Debat Pilkada Palangka Raya, Paslon 01 Singgung Kinerja Petahana Atasi Banjir
PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Debat perdana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berlangsung di Hotel Bahalap pada Minggu malam (3/11/2024).
Dalam acara tersebut, para pasangan calon (paslon) menyampaikan gagasan mereka untuk mengatasi masalah banjir yang kerap melanda kota setempat.
Di sesi terakhir debat, paslon 01 menyoroti kinerja paslon 02, yang merupakan petahana, dalam menangani masalah banjir selama satu periode terakhir.
Panelis awalnya membahas banjir besar yang melanda Palangka Raya pada Maret 2024, yang berdampak pada 17.965 jiwa dan merusak 2.613 bangunan.
Banjir ini disebabkan oleh berbagai masalah, termasuk sistem drainase yang belum optimal, penumpukan sampah, dan pendangkalan sungai.
Paslon ditanya mengenai langkah konkret untuk mengatasi masalah infrastruktur drainase, penumpukan sampah, dan pendangkalan sungai yang menyebabkan banjir berulang.
Calon Wali Kota nomor urut 1, Rojikinnor, mengusulkan perlunya regulasi bagi pengembang dan masyarakat yang membangun perumahan agar memperhatikan aturan terkait fungsi drainase.
“Selain membuat regulasi, kita juga perlu melakukan pengawasan agar pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat tetap memerhatikan keadaan lingkungan di sekitarnya,” jelas Rojikinnor.
Ia juga berkomitmen untuk memprioritaskan pembangunan drainase dengan menghubungkan drainase sekunder dan primer.
“Di Kota Palangka Raya, masalah drainase ini belum tuntas, dan pemerintah belum berani tegas untuk menindak mereka yang melakukan penyumbatan terhadap drainase,” tambahnya.
Rojikinnor juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, serta menyediakan tempat pembuangan sampah dan angkutan yang memadai.
Calon Wali Kota nomor urut 2, Fairid Naparin, yang merupakan petahana, sepakat dengan pendapat paslon 01.
Ia mengakui bahwa belum maksimalnya drainase, pendangkalan sungai, dan pengelolaan sampah merupakan masalah penyebab banjir di Palangka Raya.
“Perlu kita ketahui, Palangka Raya adalah Ibu Kota Kalteng. Di sini ada peran pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Kami berkomitmen untuk menjalankan fungsi koordinasi berjenjang untuk memaksimalkan penataan mengatasi pendangkalan sungai,” ungkap Fairid.
Ia berjanji untuk membuat program lima tahunan yang fokus pada penyelesaian masalah drainase perumahan yang tersumbat.
“Kami akan membuat sistem drainase di bawah jalan, melalui sistem free case, sehingga tidak ada lagi drainase yang tertutup bangunan,” tambahnya.
Rojikinnor mengakui bahwa masalah drainase merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah pusat, namun menekankan bahwa koordinasi antar unsur pemerintahan masih belum optimal.
Ia kemudian menyoroti kinerja Fairid Naparin selama satu periode memimpin Palangka Raya dalam mengatasi masalah banjir.
“Saya kira lima tahun sudah diberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk memimpin daerah, namun persoalan banjir belum teratasi. Oleh sebab itu, perlu dibuat program yang membumi, yang betul-betul bisa diwujudkan,” tegas Rojikinnor, yang merupakan pensiunan birokrat Pemko Palangka Raya.
