Desak Sri Mulyani, Bahlil: Tak Setuju Bangun Pipa Gas Berarti Tak Setuju Kedaulatan Energi
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku bahwa dirinya sempat mendesak Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memperjuangkan anggaran untuk pengadaan pipa gas di Indonesia.
Pada akhirnya, Sri Mulyani menyetujui anggaran itu.
"Alhamdulillah kemarin kita sudah berjuang kepada Menteri Keuangan yang berhitungnya minta ampun," kata Bahlil dalam paparannya di acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Legislator Nasional Fraksi Partai Golkar, Jakarta, Rabu (11/12/2024)
Bahlil mengaku sempat mendesak Sri Mulyani dengan sindiran.
Dia menyindir bahwa menteri yang tak mendukung pipa gas, tidak setuju kedaulatan energi di Indonesia.
"Saya katakan kepada Ibu Menteri. Hari ini Menteri siapa yang tidak setuju untuk membangun pipa tentang gas maka dia adalah menteri yang tidak setuju untuk kedaulatan energi. Begitu aja kita buat," ungkap Bahlil.
Setelahnya, menurut Bahlil, Sri Mulyani pun menyetujui anggaran Kementerian ESDM untuk pengadaan pipa gas.
Ketum Partai Golkar ini menjelaskan, pipa gas tersebut dibutuhkan untuk proyek jaringan gas di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera.
"Dan Alhamdulillah kemarin dia sudah setuju untuk menyetujui anggaran ESDM untuk kita bangun pipa lingkar Jawa dan Sumatera agar 2027 jaringan gas kita bisa jalan dengan pipa yang dibangun oleh negara," ucapnya.
Sebab, Bahlil menilai industri gas diperlukan agar meningkatkan ekonomi serta dapat mengurangi impor gas.
Kementerian ESDM ingin membangun jaringan gas lantaran sumber alam gas di Jawa Timur surplus namun tidak ada pipa yang bisa membawa gas ke daerah lain.
"Kita menyetop mengurangi impor elpiji Dengan membangun industri elpiji dalam negeri dan kita membuat jaringan gas, jargas, di Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat, DIY, Banten, dan sebagian Sumatera akan menjadi proyek percontohan untuk kita membangun jaringan gas," ucapnya.
