Dewan Etik Persepi: Ada Ketidaksesuaian Data Sampel Survei Poltracking Pilkada Jakarta

Dewan Etik Persepi: Ada Ketidaksesuaian Data Sampel Survei Poltracking Pilkada Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menemukan ketidaksesuaian data sampel dalam survei elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024 periode Oktober 2024 milik lembaga survei Poltracking.

Pada pemeriksaan 29 Oktober 2024, Poltracking tidak dapat menunjukkan data 2.000 responden dalam survei yang mereka rilis ke publik. Baru pada 3 November 2024, Poltracking berhasil menunjukkan data tersebut.

Akan tetapi, ditemukan 1.652 data yang tidak sesuai dari data awal. 

"Dewan Etik lalu membandingkan kedua data tersebut dan ditemukan banyaknya perbedaan antara data awal yang diterima sebelum pemeriksaan dan data terakhir yang diterima pada 3 November 2024," demikian bunyi keputusan Dewan Etik Persepi.

Keputusan tersebut ditandatangani Ketua Dewan Etik Asep Saefuddin dan dua anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk serta Saiful Mujani.

Poltracking sempat tidak dapat menunjukkan 2.000 data sampel survei yang dirilis ke publik dengan alasan sudah terhapus. Akan tetapi, pada 3 November 2024, data itu berhasil dipulihkan.

Namun, oleh karena ada perbedaan data, Dewan Etik Persepi tidak bisa memverifikasi kesahihan implementasi metodologi survei Poltracking. Pun, Poltracking dinilai tidak mampu menjelaskan perbedaan data itu.

"Adanya dua dataset yang berbeda membuat Dewan Etik tidak memiliki cukup bukti untuk memutuskan apakah pelaksanaan survei Poltracking Indonesia telah memenuhi SOP survei atau belum," tulis Dewan Etik Persepi.

Atas pertimbangan tersebut, Dewan Etik Persepi menjatuhkan sanksi kepada Poltracking berupa larangan mempublikasikan hasil survei tanpa mendapatkan persetujuan dewan etik.

"Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi," bunyi keputusan Dewan Etik Persepi. 

Sebaliknya, dari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa Lembaga Survei Indonesia telah melakukan survei sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP) survei opini publik.

"Pemeriksaan metode dan implementasinya dapat dianalisis dengan baik," tulis Dewan Etik Persepi.

Untuk diketahui, hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis Rabu (23/10/2024) memperlihatkan, pasangan Pramono-Rano unggul pada Pilkada Jakarta 2024 dengan elektabilitas sebesar 41,6 persen.

Sementara, pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono mencatatkan tingkat keterpilihan sebesar 37,4 persen.

Sedangkan perolehan elektabilitas pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana cenderung stagnan sebesar 6,6 persen.

Survei yang digelar LSI pada 10-17 Oktober 2024 ini melibatkan 1.200 responden warga Jakarta yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Sementara, menurut hasil survei Poltracking yang dirilis Kamis (24/10/2024), pasangan Pramono-Rano berada di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 36,4 persen.

Menurut survei tersebut, pasangan Ridwan Kamil-Suswono memimpin dengan elektabilitas 51,6 persen. Selanjutnya, paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, elektabilitasnya sebesar 3,9 persen.

Adapun survei Poltracking ini digelar pada 10-16 Oktober 2024 dengan melibatkan 2.000 responden.

Sumber