Dewan Keamanan PBB Sidang Tertutup untuk Bahas Situasi di Suriah
KOMPAS.com - Anggota Dewan Keamanan PBB pada Senin (9/12/2024) mengadakan sidang untuk membahas situasi di Suriah setelah jatuhnya Presiden Bashar Al Assad.
Para duta besar yang menghadiri pertemuan tertutup tersebut, menyatakan memilih untuk menunggu perkembangan lebih lanjut di Suriah.
"Menurut saya, Dewan kurang lebih bersatu dalam hal kebutuhan untuk menjaga integritas teritorial dan persatuan Suriah," kata duta besar Rusia untuk PBB Vassili Nebenzia setelah pertemuan darurat yang diminta oleh Moskwa.
Tujuannya tak lain memastikan perlindungan warga sipil, dan untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan akan datang.
Diketahui, Rusia adalah sekutu utama Assad, yang digulingkan oleh pemberontak selama akhir pekan setelah serangan singkat dan mengejutkan.
"Tetapi lihat, semua orang terkejut dengan kejadian tersebut, semua orang, termasuk anggota dewan. Jadi kita harus menunggu untuk melihat bagaimana situasi akan berkembang," terangnya, dikutip dari AFP pada Selasa (10/12/2024).
Wakil Duta Besar AS Robert Wood menyebutnya sebagai situasi yang sangat tidak menentu di Suriah saat ini.
"Tidak seorang pun menduga pasukan Suriah akan jatuh. Seperti yang dikatakan banyak orang dalam konsultasi, situasinya sangat tidak menentu dan kemungkinan akan berubah dari hari ke hari untuk sementara waktu," kata Woods.
Namun, Woods mencatat bahwa hampir semua orang berbicara tentang perlunya kedaulatan, integritas teritorial, dan kemerdekaan Suriah untuk bisa dihormati.
Serta kekhawatiran tentang situasi kemanusiaan yang menunjukkan bahwa dewan sedang menyusun pernyataan bersama.
"Tujuannya adalah agar dewan berbicara dengan satu suara tentang situasi di Suriah," imbuhnya.
Ketika ditanya tentang kelompok Hayat Tahrir Al Sham (HTS), yang memimpin koalisi pemberontak untuk menggulingkan Assad, dan apakah kelompok itu akan dihapus dari daftar sanksi PBB, baik Nebenzia maupun Wood mengatakan, dewan belum menyinggung topik tersebut.
Sejak perang saudara Suriah pertama kali meletus pada 2011, DK PBB sebagian besar lumpuh dalam tanggapannya, dengan Rusia secara konsisten menggunakan hak vetonya untuk melindungi pemerintahan Assad.
