Dewan Pertahanan Nasional Diharap Jadi Wadah Kolaborasi Sipil-Militer Hadapi Gejolak Geopolitik
JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pembentukan Dewan Pertahanan Nasional oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dinilai bukan sekadar langkah untuk mempercepat soliditas antara sipil dan militer.
Menurut Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) bidang pertahanan Khairul Fahmi, Dewan Pertahanan Nasional juga bertujuan mempertemukan pandangan antara kedua belah pihak dalam pengambilan keputusan strategis.
Fahmi menyampaikan, Dewan Pertahanan Nasional sebaiknya tidak hanya menjadi tempat harmonisasi, tetapi juga forum dialog yang memfasilitasi pemahaman bersama dalam kebijakan pertahanan nasional.
“Dewan Pertahanan Nasional berpotensi mempererat dukungan sipil terhadap kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan meningkatkan kohesi nasional, terutama di tengah tantangan geopolitik yang semakin besar di kawasan,” kata Fahmi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (1/11/2024).
Lebih lanjut, Fahmi menjelaskan Dewan Pertahanan Nasional bisa berfungsi sebagai platform strategis memperkuat perumusan kebijakan pertahanan dengan pendekatan lintas perspektif.
Kombinasi dari pendekatan diplomatik, ekonomi, sosial, dan operasional militer diharapkan melahirkan kebijakan pertahanan yang lebih komprehensif.
“Dengan sinergi baik, kebijakan yang lahir dari Dewan Pertahanan Nasional akan akan lebih komprehensif, mencakup pendekatan diplomatik, ekonomi, sosial, dan operasional militer, sehingga memperkuat kesiapan Indonesia menghadapi ancaman pertahanan yang terus berkembang,” papar Fahmi.
Meski demikian, Fahmi menyadari gagasan mengenai Dewan Pertahanan Nasional masih terkesan abstrak di mata publik, terutama dalam hal operasionalisasi.
“Wajar jika publik belum sepenuhnya memahami, karena struktur organisasi, kewenangan, dan mekanisme kerja Dehannas memang belum dipublikasikan,” ucap Fahmi.
Menurut Fahmi, untuk memastikan Dewan Pertahanan Nasional dapat berfungsi optimal, diperlukan langkah-langkah strategis yang mampu mempercepat implementasi.
Fahmi menggarisbawahi pentingnya perumusan struktur dan komposisi keanggotaan yang seimbang antara perwakilan sipil, militer, akademisi, serta pakar pertahanan.
Komposisi ini bertujuan agar diskusi lebih kaya dan pengambilan kebijakan lebih komprehensif.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin berencana membentuk Dewan Pertahanan Nasional untuk memperkuat pertahanan negara.
Hal ini ia sampaikan sebagai pengarahan kepada jajaran pejabat eselon I, II, dan III Kementerian Pertahanan RI di Kampus Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/10/2024).
"(Ada rencana) membentuk Dewan Pertahanan Nasional, yang melihat aspek pertahanan dari paradigma yang heterogen, bukan homogen,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemenhan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha menjelaskan isi arahan Menhan Sjafrie.
Sjafrie mengingatkan kepada jajarannya bahwa pemikiran terhadap aspek pertahanan negara yang besar tidak boleh tertinggal.
Oleh karena itu, dia menilai perlu perbaikan organisasi dalam sentralisasi kebijakan pertahanan negara.
Adapun kajian mengenai pembentukan Dewan Pertahanan Negara sudah disusun Sjafrie dalam disertasi doktoral di Universitas Pertahanan, 2023 lalu.
Disertasi itu berjudul “Pengembangan Model Kerja Sama Sipil Militer dalam Pengelolaan Kebijakan Umum Pertahanan Negara Indonesia”.
Dalam disertasinya, Sjafrie melihat kerja sama sipil-militer guna menjadikan kebijakan umum pertahanan negara (jakumhanneg) sebagai pedoman masih kurang efektif.
Pertahanan negara masih dianggap sebatas urusan TNI, padahal kebijakan umum pertahanan negara merupakan acuan bagi kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya untuk melindungi kepentingan nasional dan mendukung kebijakan pertahanan negara.
