Dewan Pertahanan Nasional Diharap Memperkuat Kebijakan Negara Lintas Perspektif
JAKARTA, KOMPAS.com - Gagasan membentuk Dewan Pertahanan Nasional dianggap menghadirkan langkah baru dalam kebijakan pertahanan Indonesia.
Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menganggap wacana itu lebih dari sekadar lembaga tambahan di bidang pertahanan.
Menurut Fahmi, wacana berperan sebagai platform strategis yang menjembatani perspektif sipil dan militer dalam pengambilan keputusan.
“Dewan Pertahanan Nasional tampaknya dirancang mempertemukan pandangan sipil dan militer. Ruang dialog ini berpotensi memperkuat kebijakan pertahanan dengan pendekatan lintas perspektif yang lebih komprehensif,” kata Fahmi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (1/11/2024).
Struktur dan komposisi keanggotaan menurut Fahmi juga menjadi pembeda dari lembaga pertahanan lainnya.
Fahmi menyoroti pentingnya keanggotaan yang seimbang, termasuk perwakilan sipil, militer, akademisi, serta pakar pertahanan.
Fokus kerja dan lingkup kewenangan menjadi aspek penting lainnya dalam menegaskan peran Dewan Pertahanan Nasional.
Menurut Fahmi, perlu kejelasan terkait peran Dewan Pertahanan Nasional, apakah hanya berfungsi sebagai lembaga penasehat atau juga memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan. Penentuan ini akan menghindarkan tumpang tindih fungsi dengan lembaga-lembaga lain yang sudah ada.
Prioritas isu strategis, seperti keamanan maritim atau ancaman siber, dinilai Fahmi sebagai langkah penting dalam memulai kerja Dewan Pertahanan Nasional.
Dengan fokus yang jelas, Dewan Pertahanan Nasional dapat memetakan peran secara konkret dan mempermudah proses evaluasi kinerja.
Mekanisme kerja kolaboratif menjadi hal krusial agar wadah itu mampu berkoordinasi dengan kementerian, TNI, dan lembaga terkait secara efektif.
Fahmi menyarankan pemanfaatan teknologi seperti pusat data bersama atau aplikasi komunikasi khusus sebagai sarana mempercepat koordinasi.
Untuk membangun dukungan publik, sosialisasi mengenai fungsi dan capaian Dewan Pertahanan Nasional dianggap Fahmi sangat penting.
“Komunikasi transparan tentang peran dan capaian Dehannas akan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga ini,” ujar Fahmi.
Dukungan publik, kata Fahmi, akan memperkuat Dewan Pertahanan Nasional sebagai pilar penting dalam tata kelola pertahanan nasional yang lebih inklusif dan adaptif.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin berencana membentuk Dewan Pertahanan Nasional untuk memperkuat pertahanan negara.
Hal ini ia sampaikan sebagai pengarahan kepada jajaran pejabat eselon I, II, dan III Kementerian Pertahanan RI di Kampus Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/10/2024).
"(Ada rencana) membentuk Dewan Pertahanan Nasional, yang melihat aspek pertahanan dari paradigma yang heterogen, bukan homogen,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemenhan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha menjelaskan isi arahan Menhan Sjafrie.
Sjafrie mengingatkan kepada jajarannya bahwa pemikiran terhadap aspek pertahanan negara yang besar tidak boleh tertinggal.
Oleh karena itu, dia menilai perlu perbaikan organisasi dalam sentralisasi kebijakan pertahanan negara.
