Di Markas PBB, BKKBN Sebut JKN Telah Cakup 98 Persen Penduduk Indonesia
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia (BKKBN), Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menyebut Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencakup 98,67 persen penduduk Indonesia.
Hal itu disampaikan Isyana dalam Expert Panel III bertema "Ensuring Healthy Lives and Promoting Well-being for All at All Ages" pada Sidang Commission on Population and Development (CPD) sesi ke-58 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat.
"Saat ini, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencakup lebih dari 98 persen penduduk. Pemerintah menargetkan cakupan sebesar 99 persen dalam empat tahun ke depan," kata Isyana, dikutip dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).
Ia menyebutkan, capaian ini melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.
Isyana pun menegaskan, cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC) bagi 283,8 juta penduduk Indonesia merupakan prioritas utama pemerintah.
"Program JKN bukan hanya memberikan akses terhadap layanan kesehatan, tapi juga menjamin kualitas layanan tanpa membebani secara finansial," katad ia.
JKN disebut telah berhasil menurunkan pengeluaran langsung atau out-of-pocket masyarakat menjadi 27,5 persen dari total pengeluaran kesehatan.
Berkat JKN, kata Isyana, pemanfaatan layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan ibu, juga meningkat.
"Perempuan kini lebih mungkin untuk melakukan kunjungan antenatal, mendapatkan layanan dari tenaga kesehatan terampil, dan melakukan persalinan di fasilitas kesehatan," kata dia.
Pada kesempatan di Markas PBB itu, Isyana juga menyampaikan bahwa ada tiga kunci utama keberhasilan sistem JKN di Indonesia, yaitu
Penataan ulang sistem kesehatan dengan investasi yang memadai, dengan menempatkan layanan kesehatan primer sebagai prioritas kebijakan nasional.
Kemitraan lintas sektor melalui pendekatan pentahelix, yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan media untuk mendorong inovasi dan solusi.
Penyusunan kebijakan dilakukan berbasis data, yang didukung oleh pengumpulan data, riset, pemantauan, dan evaluasi yang ketat, sehingga intervensi yang diambil sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
