Disanksi Persepi, Poltracking Tegaskan Bukan Konsultan Paslon Mana Pun
Lembaga survei Poltracking Indonesia menegaskan tak terlibat dengan pasangan calon (paslon) yang tengah berkontestasi di Pilgub Jakarta. Penegasan itu merespons putusan Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) buntut perbedaan hasil survei Pilgub Jakarta 2024.
"Saya harus sebutkan Poltracking Indonesia bukan konsultan salah satu dari yang sedang bertarung (di Pilgub Jakarta) dan sebenarnya Poltracking Indonesia dan saya tidak ada urusan siapa akan menjadi pemenang dalam pertarungan ini," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda dalam jumpa pers di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).
Hanta memastikan pihaknya melakukan survei sesuai dengan standar operasional yang ada. Begitu pula hasil survei yang dipublikasikan juga telah melalui aturan proses yang ada.
"Fokus kami adalah mempertahankan data kami kredibel dan betul-betul dilakukan dengan SOP yang benar," ucapnya.
"Saya hanya bisa meyakinkan kepada rekan-rekan semua, Poltracking Indonesia tidak pernah berkompromi. Anda boleh pesan jasa surveinya, tapi Anda tidak bisa mengintervensi dapur survei Poltracking Indonesia," sambung Hanta.
Poltracking keberatan dengan putusan sanksi Dewan Etik Persepi. Karena itu, Poltracking memutuskan keluar dari asosiasi itu.
"Kami keluar dari Persepi karena ketidakadilan tadi. Kami sudah menyampaikan data itu, saya mempertaruhkan kredibilitas Poltracking Indonesia. Data yang kami umumkan kepada publik kemarin itu angkanya itu tidak saya ubah, tidak kami ubah 0,00001% pun," tegas Hanta.
Sedangkan terkait rencana Poltracking ke depannya, Hanta masih belum berbicara banyak. Hanta menuturkan keputusan mengenai bergabung dengan asosiasi lain atau mendirikan asosiasi sendiri akan disampaikan pihaknya pada Senin (11/11) mendatang.
"Mungkin besok Senin kami sudah akan ada asosiasinya bergabung ke mana dan seterusnya dan berarti kita bisa quick count bersama rekan-rekan media semua, dan saya kira itu clear ya secara administratif," imbuhnya.
Simak juga video Respons RK soal Persepi Beri Sanksi Poltracking Karena Beda Hasil Survei
[Gambas Video 20detik]
