Disdik DKI Masih Susun Aturan Sekolah Swasta Gratis, Konsultasi ke Kemendagri
Dinas Pendidikan DKI Jakarta masih menyusun aturan terkait program sekolah swasta gratis. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Sarjoko, mengatakan pihaknya juga berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai regulasi.
Sarjoko mulanya mengatakan rencananya program sekolah swasta gratis ini akan diterapkan pada tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Namun, kata dia, saat ini aturan disiapkan.
"Ya rencananya seperti itu (berjalan bulan Juli 2025), tapi sekali lagi ini kita berproses ya. Kita belum bisa meyakini akan bisa diaktualisasikan di tahun ajaran baru nanti, sekali lagi akan kami dorong dari sisi perangkat aturannya dulu bisa diselesaikan," kata Sarjoko kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Kamis (16/1/2025).
"Saya belum bisa memastikan itu. Pokoknya targetnya secara perangkat kita siapkan itu dulu," sambungnya.
Sarjoko menyebut hari ini telah bertemu untuk berkonsultasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri terkait regulasi sekolah gratis. Hal ini dilakukan karena regulasi sekolah gratis ditarget rampung pada akhir Januari ini.
"Sekarang baru tahap persiapan konsultasi dengan Biro Hukum Mendagri, hari ini di Dinas Pendidikan sedang ada pertemuan membahas itu," ucapnya.
"Ya prinsipnya kita targetnya memang secepatnya. Kalau kemarin rencananya akhir bulan ini supaya bisa diselesaikan, tapi yang jelas pagi hari ini kita sedang ada pertemuan dengan Biro Hukum Kemendagri untuk sentralisasi terhadap materi yang ada dalam Raperda tersebut," lanjutnya.
Sarjoko menambahkan, anggaran sekolah gratis memang belum teralokasikan dalam APBD 2025. Namun pihaknya membuka opsi untuk menggunakan sebagian anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan lainnya.
"Kita akan secara APBD memang belum teralokasi secara khusus, tapi nanti mungkin kita akan lakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap anggaran yang ada. Salah satu alternatifnya. Kami belum bisa memastikan pembiayaannya bagaimana, tetapi kita dorong proses propemperdanya dulu selesai baru nanti skema pembiayaannya kita bicarakan lagi dengan TAPD," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Jakarta Khoirudin menyatakan pihaknya siap bekerja sama dengan Gubernur-Wakil Gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung-Rano Karno. Dia mengatakan DPRD juga sudah siap mendukung program sekolah negeri dan swasta gratis yang dijanjikan Pramono.
"Di antaranya sudah disampaikan ke publik adalah tentang sekolah gratis SD, SMP, SMA, SMK swasta dan ini memang kita tunggu-tunggu karena memang anggaran sudah kita sediakan siap. Regulasi kita siapkan, namun akhirnya harus persetujuan gubernur terpilih sebagai eksekutif," kata Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/1).
Khoirudin mengatakan Pramono sudah menyiapkan sejumlah program untuk dijalankan dalam waktu dekat. Dia mengatakan Gubernur-Wagub Jakarta terpilih biasanya punya program yang ingin dikerjakan dalam 100 hari pertama.
"Quick win memang harus ditetapkan oleh Gubernur-Wakil Gubernur terpilih agar 100 hari pertama sudah bisa dilihat kinerja beliau," ujarnya.
Khoirudin mengatakan DPRD Jakarta sudah mempersiapkan regulasi dan anggaran untuk mendukung program tersebut. Salah satunya ialah Perda Pendidikan.
"Kalau kita kan sebatas regulasi, penganggaran dan monitoring, tentu dari sisi DPRD akan mendukung regulasi, program Mas Pram dalam bentuk regulasi, di antaranya Perda pendidikan, kalau tidak ada Perda pendidikan kan sekolah gratis tidak bisa dilaksanakan," ujarnya.
Lihat juga Video Koalisi Kawal Pendidikan Gelar Aksi di CFD Sudirman, Suarakan Sekolah Gratis
[Gambas Video 20detik]
