Dishub Hapus 2 Koridor BisKita Bogor di 2025: Anggaran Rp 10 M Tak Cukup
Pemerintah Kota Bogor berencana menonaktifkan dua koridor BisKita Trans Pakuan mulai 2025. Dinas Perhubungan mengatakan langkah ini diambil karena keterbatasan anggaran setelah pengelolaan dialihkan ke Pemkot oleh pusat.
"Ya mau tidak mau karena kan keterbatasan (anggaran) tadi, mau tidak mau bisa saja nanti koridor 5 dan koridor 6 ditiadakan. Karena di koridor 5 dan koridor 6 ini load factor-nya paling rendah. Kita kan penyesuaian, makanya menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor Marsye Hendra Saputra saat dihubungi, Jumat (6/12/2024).
Marsye mengatakan dua koridor yang dinonaktifkan adalah koridor 5 rute Ciparigi-Stasiun Bogor dan koridor 6 rute Parung Banteng (Katulampa)-Air Mancur. Sementara itu, koridor 1 (Bubulak-Baranangsiang) dan koridor 2 (Bubulak-Ciawi) tetap beroperasi.
Marsye menjelaskan Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berencana mencabut subsidi BisKita, sehingga pengelolaan sepenuhnya diserahkan ke Pemkot Bogor menggunakan APBD. Sementara itu, alokasi APBD untuk Biskita, kata Marsye, hanya dianggarkan Rp 10 miliar untuk satu tahun.
"Nah, (anggaran) Rp 10 miliar ini, kalau kita hitung skemanya, kan memang 1 koridor pun sebenarnya tidak memenuhi. Kalau kita sih berharapnya sebenarnya bisa dalam satu tahun (penganggaran). Tapi, kalau dengan melihat anggaran hanya Rp 10 miliar, satu tahun itu hanya cukup untuk satu koridor, sementara teman-teman yang lainnya berharap bisa untuk dua koridor," kata Marsye.
"Kalau dibuatkan skemanya dengan dua koridor, maka ada pengurangan bus yang pasti setiap koridor dari dua koridor tersebut. Tapi tidak juga mencukupi sampai dengan akhir tahun," sambungnya.
Marsye menyebutkan, saat ini Pemkot Bogor masih berupaya agar pemerintah tetap menyubsidi BisKita Trans Pakuan. Sebab, menurutnya, keberadaan BisKita memberi manfaat tinggi bagi masyarakat Kota Bogor.
"Kita juga menyampaikan surat usulan (ke Kemenhub) apabila memungkinkan masih dianggarkan kembali oleh pemerintah pusat. Nah, itu belum dijawab," kata Marsye.
"Kita kan berharapnya kan penataan transportasi. Makanya kami sih kalau dari sisi Dishub berharap sih ini masih dipertahankan, kemudian masih dilanjutkan. Karena kan satu, kebermanfaatannya, pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Kedua adalah kemajuan transportasi. Kita sudah maju dengan pola transportasi massal," imbuhnya.
Untuk diketahui, Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan pengalihan pengelolaan layanan dan penyelenggaraan BisKita Trans Pakuan kepada pemerintah Kota Bogor.
BisKita Trans Pakuan merupakan layanan bus dengan skema buy the service (BTS) pertama di kawasan Bodebek. Layanan transportasi umum ini diresmikan pada 2 November 2021.
Pengalihan operasional tersebut ditandai dengan penandatanganan adendum perjanjian kerja sama (PKS) antara Plt Direktur Angkutan BPTJ Solihin Purwantara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Marse Hendra Saputra pada Kamis (7/11) di Kemayoran, Jakarta.
"Kami sangat mengapresiasi atas dukungan Dinas Perhubungan Kota Bogor selama lebih dari 3 tahun ini. Tantangan dan kendala yang dihadapi di lapangan tentunya tidak dapat BPTJ hadapi sendiri, peran Walikota dan Dinas Perhubungan Kota Bogor sangat luar biasa," kata Solihin dalam keterangan resminya seperti dilansir detikFinance, Jumat (8/11).
Sebagai informasi, layanan BisKita Trans Pakuan Bogor memiliki 4 koridor dengan jumlah armada sebanyak 49 unit. Layanan transportasi umum ini resmi berbayar sejak 20 Mei 2023 sebesar Rp 4.000 untuk umum dan telah diberlakukan tarif khusus bagi pelajar, lansia dan disabilitas sebesar Rp 2.000 sejak 18 September 2023.
