Diskominfo Makassar Gelar Uji Konsekuensi Informasi Publik sebagai Komitmen Sediakan Informasi
KOMPAS.com - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menggelar Uji Konsekuensi Informasi Publik lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di Gedung Makassar Government Center and Services (MGCS), Selasa (10/12/2024).
Agenda tersebut menghadirkan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan pelaksana di lingkup Pemkot Makassar, guna mendalami penetapan informasi dikecualikan.
Kepala Bidang Humas dan IKP Dinas Kominfo Kota Makassar Isnaniah Nurdin menyampaikan, digelarnya uji konsekuensi informasi ditujukan untuk menghasilkan daftar informasi dikecualikan yang kelak menjadi barometer dalam menentukan informasi dan dokumentasi bersifat terbuka atau tertutup.
Menurutnya, sebagai PPID mempunyai peran yang cukup strategis dalam penetapan dan pemberian informasi.
Sehingga seluruh PPID lingkup Pemkot Makassar perlu dibekali pemahaman terkait informasi yang dikecualikan.
“Melalui uji konsekuensi hari ini, Pemkot Makassar sebagai badan publik menunjukkan komitmennya untuk menyediakan informasi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tuturnya.
Adapun narasumber yang hadir, yakni Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Unhas Dr Muliadi Mau, dan Komisioner Komisi Informasi Pusat Daerah (KIPD) Sulawesi Selatan Periode 2019-2023, Dr. Haerul Mannan.
Dalam acara itu, Muliadi Mau menjelaskan tentang empat jenis informasi publik yang diamanatkan oleh UU Nomor 14 Tahun 2008, salah satynya informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
Kemudian, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.
Para peserta juga mendiskusikan serta menelaah daftar informasi dikecualikan yang telah disusun oleh PPID pelaksana untuk menentukan informasi tersebut dapat dikategorikan sebagai informasi dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil dari uji konsekuensi itu berupa daftar informasi dikecualikan lingkup Pemkot Makassar yang disahkan oleh atasan PPID yang menjadi panduan dalam melayani permohonan informasi dan dokumentasi.
