Donald Trump Tunjuk Elon Musk Jadi Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah AS, Apa Tugasnya?
WASHINTON DC, KOMPAS.com - Donald Trump menunjuk Elon Musk menjadi Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah AS.
Pada Selasa (12/11/2024), Presiden AS terpilih itu mengumumkan CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk akan memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah bersama dengan pengusaha Amerika Vivek Ramaswamy.
“Bersama-sama, kedua orang Amerika yang luar biasa ini akan membuka jalan bagi Pemerintahan saya untuk membongkar Birokrasi Pemerintah, memangkas peraturan yang berlebihan, memangkas pengeluaran yang sia-sia, dan merestrukturisasi Badan-Badan Federal yang penting bagi Gerakan ‘Save America’,” kata Trump dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP.
Di masa lalu, Trump memang sempat mengumumkan rencana untuk memasukkan Elon Musk ke dalam kabinetnya apabila ia memenangkan Pilpres AS 2024.
Pada 9 Juni lalu, ia telah secara jelas mengungkap rencana akan menempatkan Musk sebagai kepala komisi efisiensi pemerintah jika ia memenangkan Pilpres Amerika.
Ketika masih menjadi kandidat calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Trump kala itu mengatakan kepada para eksekutif bisnis dalam sebuah pidato di New York, bahwa Musk akan mengawasi audit keuangan dan kinerja menyeluruh terhadap seluruh pemerintah federal apabila ia terpilih jadi Presiden lagi.
“Sebagai tugas pertama, komisi ini akan mengembangkan sebuah rencana aksi untuk menghilangkan penipuan dan pembayaran yang tidak tepat dalam waktu enam bulan. Ini akan menghemat triliunan dollar,” kata Trump, dikutip dari Reuters.
Menjadi fakta, pemerintahan Trump di masa lalu telah menghadapi peningkatan utang nasional sebesar 8,2 triliun dollar AS atau hampir dua kali lipat lebih besar dari Presiden Joe Biden.
Namun, Trump pada belum secara terbuka mengidentifikasi penghematan apa pun dan para ahli merasa skeptis mengenai besarnya penghematan tersebut.
“Secara definisi, ini berarti Trump mendukung pemotongan Jaminan Sosial, Medicare, atau tunjangan veteran. Pada saat yang sama, Trump mengusulkan pemotongan pajak triliunan dolar untuk orang kaya. Itulah tujuan fundamentalnya lebih banyak uang untuk teman-temannya yang kaya, lebih sedikit untuk orang lain,” tulis Bharat Ramamurti, mantan pejabat ekonomi di Gedung Putih Joe Biden pada Juni lalu.
Trump sendiri sempat menjanjikan pemotongan pajak besar-besaran.
Ia berjanji menjadikan Amerika Serikat sebagai ibu kota mata uang kripto dunia, dan mengatakan akan mencabut Undang-Undang Pengurangan Inflasi Biden, yang menurunkan biaya untuk energi bersih dan pengobatan sambil menindak kecurangan pajak.
