DPR Minta Skema Pembelajaran Ramadhan Menyesuaikan Kearifan Lokal
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendukung langkah pemerintah yang akan membuat skema pembelajaran selama bulan Ramadhan.
Komisi X DPR RI juga mengingatkan agar skema pembelajaran itu disesuaikan dengan kearifan lokal di daerah.
"Kami juga mengarankan agar menyesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah," kata Lalu saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (18/1/2025).
Dia menambahkan, skema pembelajaran di bulan Ramadhan juga perlu memerhatikan murid yang nonmuslim.
"Kemudian daerah yang mayoritas nonmuslim seperti Bali, NTT, Sulut, Papua tentu harus dipikirkan juga mekanisme pembelajarannya selama bulan Ramadhan," imbuhnya.
Selain itu, Lalu berpandangan pembelajaran keagamaan, budi pekerti, dan akhlak serta ibadah perlu diperbanyak selama bulan Ramadhan.
Dia mengaku setuju dengan keputusan pemerintah yang tidak meliburkan peserta didik di sekolah selama bulan Ramadhan.
Politikus PKB menilai jika sekolah libur selama bulan Ramadhan dapat membuat para murid tidak produktif.
"Kami sepakat tidak libur, sebab jika sebulan penuh di rumah tentu akan sangat tidak produktif bagi siswa-siswi kita," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan tidak ada istilah libur sekolah saat bulan Ramadhan.
Mu’ti menyatakan, pemerintah menggunakan istilah pembelajaran di bulan Ramadhan, bukan libur Ramadhan, dalam menyusun jadwal sekolah pada bulan Ramadhan.
"Jangan pakai kata libur. Tidak ada pernyataan libur Ramadhan, (adanya) pembelajaran di bulan Ramadhan. Kata kuncinya bukan libur Ramadhan tapi pembelajaran di bulan Ramadhan," kata Mu’ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Terkait mekanisme pembelajaran saat bulan Ramadhan, ia meminta semua pihak menunggu terbitnya surat edaran (SE).
Dia mengungkapkan, pembelajaran sekolah saat Ramadhan tengah digodok dan dibahas bersama sejumlah menteri.
Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, hingga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Kemudian saya dan KSP. Sudah kita bahas lintas kementerian. Sudah ada kesepakatan bersama," ucapnya.
