DPRD Desak Bank DKI Diaudit, Libatkan BPK dan OJK Usut Dugaan Kebocoran Sistem
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD Jakarta Nova Harivan Paloh mendesak dilakukan audit menyeluruh untuk mengusut dugaan kebocoran sistem Bank DKI.
Nova mengatakan, audit harus dilakukan baik secara internal maupun eksternal oleh lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kami tadi juga merekomendasikan untuk diaudit secara internal, yang pertama. Audit secara eksternal melalui BPK ataupun istilahnya OJK, dan audit menyeluruh,” ucap Nova usai rapat bersama manajemen Bank DKI di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Nova mengatakan, gangguan layanan perbankan digital yang terjadi selama lebih dari 10 hari telah meresahkan masyarakat.
Banyak nasabah tidak bisa mengakses layanan perbankan digital, termasuk melakukan transfer dana.
Bahkan, menurut Nova, ada anggota dewan yang turut terdampak saat hendak mengirim uang ke kampung halaman.
Nova juga menyinggung perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sumber daya manusia (SDM) di Bank DKI. Ia mendorong agar pegawai yang tidak kompeten segera dipindahkan.
“Yang kedua juga mengkompetensi untuk merotasi istilahnya, terkait dengan SDM-SDM yang tidak andal pada tempatnya seperti itu. Nah ini kan diperlukan gitu kan. Jadi kompetensi dan juga audit internal maupun eksternal,” kata dia.
Nova menambahkan, hingga kini belum ada kerugian dana nasabah akibat gangguan sistem tersebut. Namun, proses penghitungan atas dugaan kebocoran masih dilakukan.
“Tidak ada dana nasabah, yang artinya itu boleh dibilang masalah kebocoran tadi ya. Tidak ada dana nasabah menurut keterangan dari Bank DKI seperti itu,” kata Nova.
Gubernur Jakarta Pramono Anung sempat menyebut kebocoran sistem yang dialami Bank DKI bukan kali pertama terjadi.
Menanggapi itu, Nova menyatakan, jika memang ditemukan unsur pidana, kasus ini akan dilaporkan ke Bareskrim untuk penyelidikan lebih lanjut.
“Nanti penyidik yang menentukan dari pihak mana saja yang terlibat. Tapi saat ini fokusnya masih pada sistem IT," jelas Nova.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan gangguan layanan digital yang dialami Bank DKI bukan kali pertama terjadi.
Ia menyebut ini merupakan kejadian ketiga. Pramono menduga kuat adanya keterlibatan orang dalam serta lemahnya pengawasan sistem IT.
“Kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kali,” ucap Pramono.
Pramono meminta Bank DKI melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri.
Selain melaporkan ke kepolisian, Pramono juga mencopot Amirul Wicaksono dari jabatannya sebagai Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI karena dinilai lalai dalam mengelola sistem IT. Posisi itu kini dirangkap oleh Direktur Umum.
“Yang kedua, diambil tindakan kepada Direktur IT. Karena sudah berulang kali. Ini yang ketiga kali. Dibebastugaskan dan jabatan itu dirangkap oleh Direktur Umum, mulai berlaku kemarin,” kata Pramono.
