DPRD Jakarta Tetapkan Pramono-Rano, Fahira Idris Soroti 5 Tantangan Besar Jakarta
KOMPAS.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta secara resmi mengumumkan penetapan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta periode 2025-2030 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta Fahira Idris mengatakan bahwa visi Pramono-Rano untuk menjadikan Jakarta Pusat perekonomian nasional dan kota global yang berdaya saing serta berkelanjutan akan menghadapi lima tantangan besar.
“Tantangan tersebut meliputi transportasi publik, polusi dan lingkungan, penanganan banjir, pemerataan kesejahteraan, serta pemerintahan yang modern dan akuntabel. Kelima aspek ini adalah tantangan sekaligus peluang untuk memajukan Jakarta sebagai kota global," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Mengenai transportasi publik, menurut Fahira, pengembangan sistem transportasi terintegrasi seperti Transjabodetabek yang menghubungkan berbagai moda transportasi sangat dibutuhkan untuk memastikan konektivitas yang efisien antara Jakarta dan sekitarnya.
Moda transportasi yang dimaksud, yaitu MRT, LRT, TransJakarta, Minitrans, dan Angkot JakLingko.
“Program subsidi dan transportasi gratis, terutama untuk Angkot JakLingko juga perlu diperkuat agar semakin banyak masyarakat yang beralih ke transportasi umum,” imbuh Fahira.
Selain itu, lanjut dia, transportasi laut juga perlu dikembangkan lebih lanjut untuk melayani wilayah pesisir dan kepulauan.
Fahira mengatakan bahwa tantangan polusi dan lingkungan harus segera diatasi dengan memperluas ruang terbuka hijau (RTH) hingga 15-20 persen dari total luas Jakarta melalui pembangunan taman kota, hutan kota, dan taman vertikal.
Penanaman pohon secara masif serta mendorong penggunaan kendaraan listrik dengan memberikan insentif dan membangun infrastruktur seperti stasiun pengisian daya, juga penting untuk mengurangi polusi udara.
“Untuk mengatasi banjir, diperlukan pendekatan komprehensif seperti revitalisasi waduk, peningkatan kapasitas sungai, dan penerapan sistem drainase vertikal serta sumur resapan guna meningkatkan penyerapan air hujan dan mengurangi genangan,” ucap Fahira.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pemerataan kesejahteraan dapat dicapai melalui jaminan pendidikan berkualitas, termasuk memperluas cakupan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) hingga lulus kuliah.
Hal tersebut, kata dia, akan meningkatkan taraf ekonomi keluarga di Jakarta.
Selain itu, pelatihan bersertifikat dan bursa kerja rutin di tingkat kecamatan dan kelurahan juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
Terakhir, Fahira menekankan pentingnya pemerintahan yang modern dan akuntabel. Hal ini bisa dicapai dengan digitalisasi layanan publik, transparansi anggaran, dan peningkatan kapasitas aparatur.
Digitalisasi dapat dilakukan dengan mengintegrasikan layanan publik dalam satu aplikasi seperti Jakarta Kini (JAKI).
Sementara transparansi anggaran harus menjamin akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Peningkatan kapasitas aparatur perlu diarahkan pada penerapan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) yang responsif, fleksibel, dan efektif dalam memberikan layanan berkualitas, termasuk inovasi layanan 24/7 serta jaminan keamanan data digital," tutur Fahira.
Sebelumnya, ia mengucapkan selamat kepada Pramono-Rano yang telah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2025-2030.
Meskipun Pramono-Rano baru akan memulai tugas mereka setelah dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Fahira mengimbau warga Jakarta untuk memahami kembali visi, misi, serta program dan janji kampanye keduanya.
Menurutnya, dukungan dari masyarakat sangat penting agar pembangunan Jakarta bisa semakin pesat.
