DPRD Sebut Banyak Warga Jakarta yang Belum Punya Hunian Layak
JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Gerindra dan Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta menyoroti banyaknya warga ber-KTP Jakarta yang belum mempunyai hunian layak.
Dalam rapat paripurna, anggota Fraksi Gerindra, Anggi Arando dan anggota Fraksi Golkar, Farah Savira meminta Pemprov Jakarta memberikan kemudahan bagi warga untuk memiliki rumah yang layak ditempati.
"Fraksi Partai Gerindra mendorong Pemprov memberi kemudahan dan bantuan perumahan melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan," ujar Anggi di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).
Saat ini, terdapat 55 Rukun Warga (RW) kumuh di Jakarta. Mereka yang tinggal di wilayah ini belum memiliki hunian layak.
Anggi berpendapat, Pemprov perlu mengoptimalkan penggunaan lahan-lahan di Jakarta melalui konsep mixed-use development.
"Konsep mixed-use development menjadi cara yang bisa ditempuh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan lahan," ucapnya.
Senada dengan Anggi, anggota Fraksi Partai Golkar Farah Savira menilai masih ada sejumlah warga dengan KTP Jakarta yang belum terakomodir dalam rumah susun.
"Kelompok ini terdiri dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal di bawah kolong tol hingga mereka yang berdomisili di area permukiman kumuh," kata Farah.
Fenomena permukimah kumuh mencerminkan lingkungan hunian yang tidak mendukung tumbuh kembang dan kesehatan anak-anak.
"RW kumuh tersebut sampai saat ini masih memerlukan perbaikan Pemprov dan pembangunan rusun untuk mengakomodir masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satunya pembangunan rusun Romaruddin," tandas Farah.
