DPRD Sebut Kebutuhan SLB Negeri di Jakarta Mendesak, di Jaktim Hanya Ada Satu Sekolah
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta menyebut, hanya terdapat satu Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) di Jakarta Timur.
Sebab itu, Sekretaris Komisi E DPRD Jakarta Justin Adrian menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta perlu lebih memperhatikan kebutuhan SLBN di wilayah tersebut.
"Kebutuhan akan Sekolah Luar Biasa Negeri juga cukup mendesak. Seperti di Jakarta Timur, kota madya padat penduduk, sementara hanya memiliki satu SLB Negeri," ujar Justin saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/11/2024).
Justin mengatakan, Dinas Pendidikan (Disdik) punya banyak catatan terkait perbaikan sekolah-sekolah di Jakarta, termasuk infrastruktur.
Dia pun berharap Pemprov memprioritaskan bidang pendidikan setelah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 senilai Rp 91,1 triliun.
"Saya harap, dengan R-APBD senilai Rp 91,1 triliun ini dapat membawa kemajuan yang signifikan untuk dunia pendidikan di Jakarta," ucapnya.
Justin bersama jajaran anggota dewan lain berharap semua anak di Jakarta mendapat akses fasilitas sekolah yang baik tanpa memandang lokasi.
"Kami ingin memastikan bahwa semua anak Jakarta, mendapatkan akses ke lingkungan pendidikan yang layak dan mendukung proses belajar-mengajar dengan baik," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, DPRD dan Pemprov Jakarta menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 91,1 triliun.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani Pj Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi dan Ketua DPRD Jakarta Khoirudin bersama para dewan dalam Rapat Paripurna, Jumat (1/11/2024).
DPRD dan Pemprov telah menetapkan sejumlah prioritas, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
"Kami baru saja menandatangani MoU tentang anggaran kita di tahun 2025. Insya Allah anggaran ini kami berikan, kami dedikasikan buat masyarakat Jakarta, terutama layanan dasar pendidikan dan kesehatan," ucap Khoirudin.
