Dramatisnya Penangkapan Presiden Korsel, Pendukungnya Hadang Polisi
Penangkapan Presiden Korea Selatan (Korsel) yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol berlangsung dramatis. Dia akhirnya ditangkap pada hari Rabu (15/1) atas drama darurat militernya. Dia ditangkap setelah ratusan penyidik antikorupsi Corruption Investigation Office (CIO) dan polisi menggerebek kediamannya untuk mengakhiri kebuntuan selama berminggu-minggu.
Dilansir kantor berita AFP, Rabu (15/1/2025), reporter AFP sebelumnya sempat menyaksikan keributan singkat di gerbang kediaman Yoon, tempat para pendukung garis keras Yoon berkemah untuk melindunginya. Keributan antara pendukung Yoon dan polisi tersebut terjadi saat para petugas pertama kali bergerak menuju kompleks kediaman Yoon.
Sejumlah anggota parlemen dari partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat yang menaungi Yoon, juga bergegas ke lokasi dalam upaya yang jelas untuk membelanya.
Para pendukungnya terdengar meneriakkan "surat perintah ilegal!" sambil melambaikan tongkat dan bendera Korea Selatan dan Amerika Serikat. Beberapa di antaranya berbaring di tanah di luar gerbang utama kompleks kediaman Yoon.
Polisi dan petugas CIO mulai mengeluarkan mereka secara paksa dari pintu masuk, demikian Yonhap News TV melaporkan.
Karena situasi yang menegangkan, polisi memutuskan untuk tidak membawa senjata api tetapi hanya mengenakan rompi antipeluru dalam upaya penangkapan ini, untuk berjaga-jaga jika mereka bertemu dengan pengawal bersenjata.
Yoon mengejutkan negara pada akhir tanggal 3 Desember ketika ia mengumumkan darurat militer. Saat itu dia mengklaim bahwa ia perlu melindungi Korea Selatan "dari ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan komunis Korea Utara dan melenyapkan elemen-elemen anti-negara".
Ia mengerahkan pasukan ke gedung parlemen. Namun, para anggota parlemen menentang mereka dan memberikan suara menolak darurat militer. Yoon mencabut darurat militer setelah hanya enam jam.
Yoon dapat ditahan hingga 48 jam setelah penangkapannya ini. Penyelidik perlu mengajukan surat perintah penangkapan baru untuk menahannya lebih lama.
Tim hukum Yoon telah berulang kali mengecam surat perintah penangkapan itu sebagai tindakan ilegal.
Dalam penyelidikan paralel, Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa meluncurkan persidangan untuk memutuskan pemakzulan Yoon oleh parlemen.
Jika pengadilan menyetujui pemakzulan tersebut, Yoon akhirnya akan kehilangan kursi kepresidenan dan pemilihan umum baru harus diadakan dalam waktu 60 hari.
Sidang ditunda pada hari Selasa setelah sidang yang sangat singkat karena Yoon menolak untuk hadir. Sidang berikutnya ditetapkan pada hari Kamis, meskipun prosesnya bisa berlangsung selama berbulan-bulan.
Partai Demokrat oposisi Korea Selatan merayakan penahanan Yoon.
"Penangkapan Yoon Suk Yeol adalah langkah pertama menuju pemulihan ketertiban konstitusional, demokrasi, dan supremasi hukum," kata pemimpin fraksi Park Chan-dae kepada partai tersebut dalam sebuah pertemuan.
