Dua Alat Bukti KPK Jadi Pertimbangan Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Mbak Ita
JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jan Oktavianus, menolak gugatan praperadilan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita, pada Selasa (14/1/2025).
Gugatan praperadilan tersebut ditolak karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menetapkan Mbak Ita sebagai tersangka dugaan gratifikasi dan suap di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, berdasarkan pada dua alat bukti yang cukup.
"Bahwa termohon telah menemukan dan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti berupa dokumen termasuk bukti elektronik," kata Jan, di ruang sidang PN Jaksel, Selasa.
Ia menilai, dua alat bukti yang dikumpulkan KPK untuk menetapkan Mbak Ita sebagai tersangka sudah sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang KPK.
"Sebagaimana kewenangan penyidikan termohon telah diatur dalam Pasal 44 UU KPK yang mengatur penyidikan, selain menemukan peristiwa tindak pidana korupsi juga menemukan bukti permulaan yang cukup sehingga dapat ditetapkan tersangka pada awal penyidikan," papar Jan.
Dari situ, majelis hakim berpandangan bahwa KPK telah memenuhi syarat minimal yakni dua alat bukti yang cukup untuk penetapan tersangka.
Maka, hakim menilai penetapan tersangka Mbak Ita sudah sah secara hukum.
"Termohon telah menemukan adanya dua alat bukti yang sah sehingga hakim praperadilan berpendapat bahwa telah terpenuhi minimal dua alat bukti, karenanya hakim berpendapat bahwa penetapan termohon sebagai tersangka adalah sah, sah berdasarkan hukum," tutur dia.
Sebelumnya, hakim tunggal PN Jakarta Selatan, Jan Oktavianus, menolak gugatan praperadilan yang diajukan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, atau akrab disapa Mbak Ita, hari ini.
"Menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya," kata Jan.
Selain itu, hakim juga menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan yang diajukan dalam sidang gugatan tersebut.
Dengan penolakan ini, penetapan status tersangka politikus PDI Perjuangan dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang itu tetap sah.
Komisi Antirasuah pun dapat melanjutkan proses penyidikan yang kini tengah berjalan.
Adapun Mbak Ita ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi, suap pengadaan barang dan jasa, serta pemotongan insentif pegawai atas capaian pemungutan retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
