Dua Ormas Terlibat Bentrok di Blora, Apa yang Terjadi?
SEMARANG, KOMPAS.com – Insiden bentrokan antara dua organisasi masyarakat (ormas), Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB), terjadi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Selasa (14/1/2025).
Perselisihan yang dipicu oleh kesalahpahaman ini sempat membuat situasi di beberapa titik memanas sebelum akhirnya berhasil diredam oleh aparat keamanan.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah, Haerudin, menjelaskan bahwa insiden tersebut berawal dari kegiatan apel bersama yang digelar GRIB di Alun-alun Blora dengan diikuti lebih dari 500 anggota.
Namun, usai apel, rombongan GRIB diduga dihadang saat perjalanan pulang menuju Grobogan.
“Informasinya mereka GRIB dihadang di jalan setelah apel di Alun-alun Blora saat hendak kembali ke Grobogan. Lalu yang dari GRIB mendatangi sekretariat PP, sama-sama melakukan tindakan,” kata Haerudin, Rabu (15/1/2025).
Tribun Jateng/M Iqbal Shukri Kondisi mobil milik ormas Pemuda Pancasila yang rusak pasca bentrokan dengan GRIB di Blora, Selasa (14/1/2025).
Bentrok fisik yang terjadi di beberapa lokasi, termasuk di perempatan Karangjati, menyebabkan keresahan di masyarakat sekitar.
Aparat gabungan dari Kepolisian, TNI, dan Satpol PP segera turun tangan untuk menenangkan situasi dan mencegah eskalasi lebih lanjut.
Setelah situasi berhasil dikendalikan, kedua belah pihak dipertemukan dalam mediasi yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Blora pada Rabu (15/1/2025) pagi.
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Blora memfasilitasi pertemuan ini, dan kedua ormas akhirnya menyepakati perjanjian damai.
“Jadi memang ada kesalahpahaman antara ormas Pemuda Pancasila dengan ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya Blora. Sampai dengan tadi malam sudah kondusif. Kejadian ini di Blora sudah dilakukan perjanjian damai,” katanya lagi.
Sebagai langkah pencegahan agar insiden serupa tidak terulang, Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah berencana memperketat pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh ormas di wilayahnya.
Menurut Haerudin, setiap warga memang memiliki hak untuk membentuk ormas, tetapi aktivitasnya tidak boleh mengganggu ketertiban umum.
"Pengawasan dan pembinaan terhadap ormas terus kami lakukan bersama aparat penegak hukum. Kami juga meminta Kesbangpol di kabupaten/kota lain untuk meningkatkan komunikasi dengan ormas di daerah masing-masing guna memitigasi potensi konflik," jelasnya.
Haerudin menambahkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan seluruh Kesbangpol di Jawa Tengah untuk memastikan pembinaan berjalan optimal.
"Sejak tadi malam, saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman Kepala Kesbangpol di berbagai daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan lebih lanjut," ungkapnya.
Sementara itu, Kasi Humas Polres Blora, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Gembong Widodo, menyatakan bahwa pihak kepolisian masih mengumpulkan informasi terkait kejadian tersebut.
"Saat ini, rekan-rekan kami masih mengumpulkan informasi yang masuk dari masyarakat. Penyelidikan atas kejadian di beberapa titik masih berlangsung," ujar Gembong pada Selasa (14/1/2025) malam.
