Dua Politikus Senior Golkar Berebut PMI, Bahlil: No Comment
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia enggan berkomentar soal adanya kisruh dualisme kepemimpinan di Palang Merah Indonesia (PMI).
Kisruh kepemimpinan di PMI itu melibatkan dua politikus senior Partai Golkar, yakni Jusuf Kalla dan Agung Laksono yang memperebutkan posisi ketua umum PMI.
"No comment (Tidak komentar)," ujar Bahlil singkat usai acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Legislator Nasional Fraksi Partai Golkar, Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Diketahui, Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 Palang Merah Indonesia (PMI) yang digelar Minggu (8/12/2024) kemarin berujung kisruh dengan kemunculan munas tandingan.
Hasil Munas ke-22 PMI menetapkan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), kembali menjadi Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029 secara aklamasi.
Di saat yang sama, muncul munas tandingan yang memenangkan politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono, sebagai Ketua Umum PMI.
Hal ini mendapat sorotan dari pemerintah dan DPR RI.
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta agar PMI dikelola oleh orang yang independen dan tidak terafiliasi dengan partai politik (parpol).
"Sebagai organisasi nirlaba, nonprofit oriented, seharusnya tidak dikelola oleh partai politik atau yang terafiliasi dengan parpol. Harusnya PMI dikelola oleh profesional yang independen," kata Irma saat dikonfirmasi, Selasa (10/12/2024) kemarin.
Sementara itu, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan pihaknya bakal memediasi dualisme kepemimpinan di Palang Merah Indonesia (PMI) setelah menerima struktur kepengurusan dari dua kubu.
Menurut Supratman, mediasi adalah hal yang lumrah dilakukan.
"Semua yang kami lakukan di Kementerian Hukum sebelum ambil keputusan, terkait dualisme kepengurusan, terutama terkait perkumpulan, badan usaha, dan organisasi profesi, semua dilakukan dengan proses mediasi," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
