Dugaan Politisasi pada Penetapan Tersangka Hasto, Cak Imin: Tak Ada yang Seberani Itu
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tak yakin ada politisasi hukum dalam penetapan tersangka Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.
Menurut Cak Imin, tidak ada yang berani melakukan politisasi hukum.
"Saya kira tidak ada yang seberani itu ya. Ya kita tunggu saja perkembangannya," ujar Cak Imin di Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (25/12/2024).
Meski begitu, Cak Imin kaget dan ikut prihatin atas penetapan tersangka Hasto oleh KPK ini.
Dia meminta publik untuk menunggu perkembangan kasus dugaan suap ini.
"Ya tentu kita semua kaget sekaligus prihatin. Moga-moga Pak Hasto melalui ini dengan sabar. Dan saya kira kita tunggu saja perkembangannya," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy mengatakan, penetapan tersangka Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kental dengan aroma politisasi hukum.
"Seluruh proses ini sangat kental aroma politisasi hukum," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Selasa (24/12/2024).
Dia juga menyebut, upaya kriminalisasi juga pernah disinggung Hasto di beberapa podcast politik lainnya.
Dugaan upaya kriminalisasi kepada Hasto Kristiyanto juga terlihat dari pola pengusutan kasusnya.
Karena menurut Ronny, Hasto mulai dipanggil KPK setelah bersuara kritis terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat usia calon wakil presiden.
"Kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PDI-P dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di MK 2023 akhir," imbuh dia.
Kemudian, kasus ini sempat terhenti, dan dimunculkan lagi setelah Pemilu 2024 dan kembali muncul setelah sempat tenggelam.
"Kami menduga ini terlihat seperti teror oleh Sekjen PDI-P," kata dia.
