Dukung Indonesia Gabung BRICS, Ketua DPD: Terobosan Tingkatkan Ekonomi
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mendukung langkah pemerintah membawa Indonesia bergabung sebagai anggota negara multilateral BRICS.
Menurut Sultan, Indonesia perlu memperkuat dan memperluas kerja sama strategis di bidang ekonomi dengan semua negara untuk memastikan tercapainya target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
"Presiden sudah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang cukup ambisius. Saya kira kita harus melakukan terobosan diplomatik yang memungkinkan capaian ekonomi nasional sesuai harapan kita semua," ujar Sultan kepada wartawan, Selasa (29/10/2024).
Ia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi 8 persen perlu didukung dengan memperluas pasar ekspor dan meningkatkan foreign direct investation, serta memperhatikan prinsip pemerataan dan keadilan ekonomi ke setiap daerah.
Sultan menambahkan, negara-negara BRICS memiliki semangat yang sama dengan Indonesia dalam melakukan proteksi dan mendorong kemandirian ekonomi.
"Tidak salah jika Indonesia perlu turut serta dalam group multilateral BRICS dengan status sebagai anggota", ujar Sultan.
"Kita butuh suplai pupuk untuk menunjang agenda kemandirian pangan nasional dari Rusia dan China. Di saat yang sama kita mengalami kendala dalam memasarkan komoditas pertanian dan perkebunan seperti hasil pengolahan kelapa sawit di pasar Eropa" kata dia.
Meski demikian, Sultan mengingatkan pemerintah untuk tetap memperhatikan prinsip diplomatik yang bebas aktif dan non-blok.
Ia mengatakan, Indonesia juga harus tetap menjaga hubungan baik dengan negara anggota kerjasama ekonomi lainnya seperti Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan anggota negara G20.
"Semua organisasi kerja sama strategis di bidang ekonomi memiliki kelebihan dan kekurangan bagi kepentingan nasional. Kami percaya presiden Prabowo dapat mengambil keputusan yang tepat dan bijak dalam kaitannya dengan BRICS ini," kata Sultan.
Presiden Prabowo Subianto langsung membuat kebijakan penting di pada sektor luar negeri ketika masa jabatannya belum berusia satu pekan, yakni dengan membawa Indonesia untuk bergabung ke aliansi ekonomi BRICS Plus.
Keinginan agar Indonesia masuk dalam aliansi tersebut sudah disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yang diutus Prabowo untuk mengikuti KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, pada pekan lalu.
"Pada pertemuan KTT BRICS Plus tersebut, Bapak Menlu sudah menyampaikan bahwa Indonesia berkeinginan untuk bergabung dalam BRICS," ujar Juru Bicara Kementerlian Luar Negeri RI, Roy Soemirat dalam keterangan video, Sabtu (26/10/2024).
Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga sudah bersurat kepada Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov pada Kamis (24/10/2024) lalu agar Indonesia disetujui menjadi salah satu anggota aliansi ekonomi BRICS Plus (Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan).
Dengan disampaikannya secara resmi, Indonesia kini dalam posisi menunggu apakah negara-negara anggota BRICS Plus bersedia menerima.
Roy menjelaskan bahwa upaya Indonesia menjadi anggota BRICS dimaksudkan untuk memperkuat posisi bebas aktif yang memungkinkan Indonesia tidak berpihak pada kubu mana pun, tetapi tetap aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional.
Ia melanjutkan, sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia juga perlu melakukan advokasi pembangunan berkelanjutan di berbagai negara berkembang.
BRICS dinilai bisa menjadi wadah untuk mempercepat perkembangan pembangunan negara-negara dunia ketiga yang masih tertinggal.
“Diharapkan lewat partisipasinya di BRICS, Indonesia juga ingin mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau global south di masa mendatang,” ujar Roy.
