Dukung Makan Bergizi Gratis, Pj. Gubernur Teguh Uji Coba 10.448 Paket Makanan di 12 Sekolah
JAKARTA, KOMPAS.COM – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah menguji coba salah satu program andalannya, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah. Di Jakarta, uji coba MBG ini berlangsung di 12 sekolah yang turut didampingi Penjabat (Pj.) Gubernur Teguh Setyabudi.
Adapun uji coba MBG di Jakarta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Teguh menilai, kolaborasi dan komitmen tersebut akan menjadi bentuk dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menjalankan MBG di wilayahnya.
“Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan penuh Pemprov DKI Jakarta terhadap rencana Program Strategis Nasional (PSN) dan Pemerintah Pusat. Sejauh ini. Pemprov DKI Jakarta telah mendistribusikan 10.448 paket MBG kepada peserta didik dengan berbagai menu makanan sehat,” kata Teguh seperti dikutip dari Beritajakarta.com, Senin (21/10/2024).
Ia melanjutkan, Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen untuk melanjutkan uji coba MBG dan memonitor kualitas makanan, untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa dengan menu yang variatif serta memiliki kandungan kalori yang dibutuhkan.
“Sambutannya positif. Insya Allah kami akan lakukan juga penyempurnaan dari berbagai evaluasi yang sudah dilakukan ke depannya, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat,” ujar Teguh.
Keberhasilan uji coba MBG di sekolah-sekolah Jakarta berkat andil beberapa BUMD, seperti PT Bank DKI, PT Jakarta Tourisindo, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakpro, dan PT LRT Jakarta (Jakarta Propertindo Group).
Selain itu, bersinergi pula Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta untuk mengawasi menu makanan. Pemprov DKI Jakarta pun bekerja sama dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk ketersediaan menu, di samping Bank Sampah 68 Kebagusan untuk membantu pengelolaan sampah dari paper box yang digunakan sebagai kemasan.
“Saya juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat untuk mendukung kegiatan MBG. Harapannya, semoga semakin banyak pihak yang bekerja sama untuk menyukseskan program ini. Ke depannya, kami akan terus kembangkan dan saya berharap DKI Jakarta bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lain di Indonesia,” jelas Teguh.
Uji coba MBG di Jakarta dibagikan, mulai dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA) di lima kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Kualitas makanan juga diperhatikan secara khusus agar siswa mendapatkan asupan gizi yang cukup sesuai dengan kebutuhan kalorinya.
DOK. Pemprov DKI Jakarta Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mendampingi Wapres Gubran Rakabuming Raka saat uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta.
Uji coba pemberian MBG di sekolah-sekolah Jakarta turut mendapat perhatian dari pengamat kesehatan dari Griffith University Australia Dicky Budiman. Menurutnya, program MBG di Jakarta harus memiliki anggaran yang jelas dan berkelanjutan. Salah satunya melalui kerja sama dengan berbagai pihak.
“Pemprov DKI Jakarta harus menjalin kerja sama dengan pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau donor dari (badan) internasional juga, untuk membantu menutupi kekurangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),” tutur Dicky, seperti diberitakan dari Kompas.id, Selasa (22/10/2024).
Ia menambahkan, saat menjalankan pemberian MBG, Pemprov DKI Jakarta sangat mungkin menghadapi kendala. Salah satunya pembiayaan yang tidak mencukupi. Ia khawatir, kendala itu akan berimbas pada pengurangan atau pembatasan jumlah anak atau penerima MBG.
“Oleh karena itu, pemerintah perlu mempersiapkan pelaksanaan program yang lebih mendalam, sehingga konkret untuk diwujudkan. Jangan sampai kendala ini memengaruhi kualitas makanan yang disediakan atau bahkan membatasi jumlah anak yang mendapatkan makanan,” papar Dicky.
Selain itu, ia juga menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta berkomitmen bahwa program ini bertujuan untuk mengurangi kekurangan gizi pada anak-anak. Dengan demikian, pemberian MBG harus benar-benar dipersiapkan dengan matang.
Dicky memperkirakan pula, jika dilakukan tanpa sistem pemantauan atau monitoring dan evaluasi yang baik, Pemprov DKI Jakarta akan sulit mengetahui apakah MBG berhasil mencapai tujuannya atau tidak, yaitu dalam mengurangi kekurangan gizi.
Apalagi, lanjutnya, MBG bertujuan untuk meningkatkan kecukupan gizi, meningkatkan kecerdasan anak, serta mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan (stunting) yang pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
“Evaluasi dan monitoring sangat penting untuk mengetahui jika masih perlu ada perbaikan. Solusinya, harus ada sistem pemantauan terus-menerus untuk menilai dampak program terhadap status gizi anak-anak. Data yang dikumpulkan secara bertahap dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyesuaikan program,” beber Dicky. (Rindu Pradipta Hestya)
