Dukung Program Prioritas Presiden, Mendes PDT Alokasikan Rp 16 Triliun Dana Desa untuk Swasembada Pangan
KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan bahwa program swasembada pangan yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto menjadi salah satu fokus prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Dari 12 aksi prioritas yang telah ditetapkan, swasembada pangan atau ketahanan pangan lokal desa berada di urutan kedua setelah revitalisasi badan usaha milik desa (BUMDes) dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"(Di antara) 12 aksi yang sudah kami cantumkan, swasembada pangan menjadi aksi kedua, dengan ketahanan pangan di tingkat desa atau lumbung desa. Hal ini sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional," jelas Yandri dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Gedung Negara Grahadi, Jawa Timur (Jatim), Selasa (7/1/2025).
Untuk mendukung program tersebut, lanjut dia, Kemendes PDT telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 2 Tahun 2025 yang mengalokasikan minimal 20 persen dari dana desa (DD) atau sekitar Rp 16 triliun dari total Rp 71 triliun, untuk program ketahanan pangan.
Yandri menekankan pentingnya penggunaan potensi lokal desa dan peran BUMDes dalam mendukung perputaran ekonomi desa, sehingga penggunaan dana desa menjadi produktif dan tepat sasaran.
Ia menambahkan bahwa peraturan tersebut akan dijabarkan lebih lanjut melalui petunjuk teknis agar penggunaan 20 persen dana desa dapat tepat sasaran, produktif, dan dirasakan langsung oleh warga desa.
"Petunjuknya jelas, tidak ada celah bagi kepala desa untuk menyalahgunakan dana ini. Kami akan terus memantau dan evaluasi agar dana desa untuk ketahanan pangan sebesar Rp 16 triliun ini digunakan secara produktif," ujar Yandri.
Selain itu, Yandri juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung realisasi program swasembada pangan.
DOK. Humas Kemendes PDT Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam kegiatan Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Gedung Negara Grahadi, Jawa Timur (Jatim), Selasa (7/1/2025).
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa sinergitas antarkementerian dan lembaga menjadi kunci kesuksesan program swasembada pangan yang ditargetkan terwujud pada 2027.
Ia mengungkapkan, swasembada pangan merupakan program prioritas yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
Oleh karena itu, sebut Zulhas, diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang intens antara kementerian dan lembaga untuk mendukung dan mempercepat terwujudnya program swasembada pangan.
“Kita rapat koordinasi ini yang paling penting adalah menyadari bahwa kita adalah satu tim. Kepentingan merah putih harus berada di atas segalanya. Ibarat tim sepak bola, jika ada satu pemain yang mencetak gol bunuh diri, kita semua kalah. Karena pekerjaan ini adalah satu kesatuan,” katanya.
Sebagai informasi, beberapa isu yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut termasuk jaringan irigasi di Jatim, distribusi pupuk bersubsidi, pendayagunaan penyuluh pertanian, pemberdayaan peternak lokal untuk program Makan Bergizi Gratis,
Kemudian, membahas isu mengenai perbaikan budi daya ikan, ketersediaan dan harga pangan, penyediaan bibit unggul, ekonomi sirkular dari sampah dan limbah, serta rehabilitasi mangrove dan silvofishery.
Rapat terbatas tersebut bertujuan untuk menyatukan visi seluruh kementerian dan lembaga terkait, serta pemimpin daerah dalam mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan tercapai pada 2027.
Dengan kerja sama dan kolaborasi yang kuat, diharapkan Indonesia dapat mencapai swasembada pangan penuh tanpa impor bahan pangan apa pun.
Dalam rapat tersebut, Mendes PDT Yandri Susanto didampingi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Samsul Widodo, Staf Khusus Menteri Khoirul Huda, dan Muhammad Afif Zamroni.
Selain itu, juga hadir sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Wahyu Sakti Trenggono, dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso.
Hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kehutanan Mahfudz, Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono, serta bupati se-Jawa Timur.
