Dukung Swasembada Pangan, Menteri KP Dorong Penyuluh Tingkatkan Hasil Perikanan
KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono meminta para penyuluh berinovasi mendukung produktivitas pelaku utama sektor kelautan dan perikanan yang bergerak di bidang penangkapan, budidaya, hingga pengolah hasil perikanan.
Menurutnya, keberadaan 4.000 lebih penyuluh perikanan di berbagai daerah Indonesia harus bisa memberikan dampak signifikan terhadap majunya sektor kelautan dan perikanan nasional.
“Produksi perikanan budi daya dan tangkap harus meningkat, begitu pula dengan kualitasnya sehingga hasil perikanan kita punya daya saing tinggi di pasar global,” ujarnya.
Dia mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Rakornasluh KP) Tahun 2024 dengan tema Sinergitas Pusat dan Daerah Mendukung Transformasi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Kantor Kementerian KP, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).
Trenggono menegaskan, produktivitas perikanan juga akan mendukung pencapaian target swasembada pangan.
“Saya ingin ada kompetisi-kompetisi inovasi para penyuluh kita untuk meningkatkan produksi kelautan dan perikanan sesuai dengan komoditasnya masing-masing dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya dalam siaran pers.
Pada kesempatan itu, Menteri Trenggono pun menekankan pentingnya konservasi serta keseimbangan ekonomi dan ekologi demi keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan. Hal ini agar dapat dirasakan bagi generasi penerus yang akan datang.
Hal tersebut menjadi tugas penyuluh untuk disampaikan kepada masyarakat dalam tugas pendampingan kelompok-kelompok usaha kelautan dan perikanan sehari-hari.
“Dengan sumber daya yang dimiliki, kemampuan, dan kemauan yang kuat, pasti kita bisa membawa Indonesia menjadi juara di sektor kelautan dan perikanan. Mari bekerja sebaik mungkin untuk kemajuan bangsa ini,” harapnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta mengatakan, saat ini ada 4.133 penyuluh KP yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yaitu di 37 provinsi dan 509 kabupaten/kota.
Pihaknya tengah mengupayakan transformasi penyuluhan kelautan dan perikanan yang difokuskan pada tiga aspek utama, yang saling mendukung untuk menciptakan layanan penyuluhan yang lebih profesional, efektif, dan berkelanjutan.
Dia menjelaskan, perbaikan mekanisme kerja dilakukan melalui penyempurnaan sistem pelaporan dan penugasan berbasis kinerja.
Kemudian optimalisasi program pelatihan, penyediaan formasi pendidikan formal mulai dari jenjang S1 hingga S3 serta berbagai kegiatan pengembangan karir untuk memperkuat kapasitas penyuluh.
Hal tak kalah penting adalah pemanfaatan teknologi digital untuk memastikan transparansi dalam pemantauan kinerja, presensi, pelaporan kegiatan, peningkatan kompetensi, serta menyediakan database kelompok pelaku usaha.
“Dengan pendekatan transformasi ini, diharapkan penyuluhan kelautan dan perikanan dapat berjalan lebih efektif, mendukung peningkatan produktivitas, dan berdampak positif bagi pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan,” tutur Nyoman.
Pada Rakornasluh KP tersebut, dilakukan pula Pengukuhan Pengurus Ikatan Penyuluh Kelautan dan Perikanan Indonesia (Ipkani) 2024-2025.
Ketua IPKANI Herman Khaeron menyampaikan berbagai kemajuan di bidang penyuluhan kelautan dan perikanan telah dicapai.
Pencapaian itu, antara lain penyelenggaraan Rakornasluh KP, peningkatan jumlah, status, peran, kepegawaian, kelembagaan dan penataan organisasi penyuluh kelautan dan perikanan.
Pada masa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, lanjut Herman, peran penyuluh kelautan dan perikanan semakin strategis.
Hal itu terkait dengan program swasembada pangan. Adapun Indonesia memiliki luas laut dan perairan yang mencapai dua per tiga luas wilayah untuk mendukung program tersebut.
