Dukung Swasembada Pangan Nasional, Pemprov Riau Rancang Program Optimalisasi Produksi Padi
KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau merancang Program Optimalisasi Produksi Padi Riau (Opsi Padi Riau) sebagai langkah strategis untuk mendukung program Swasembada Pangan Nasional (SPN), khususnya dalam memenuhi kebutuhan padi atau beras di Indonesia.
Program tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov Riau untuk memperkuat ketahanan pangan di provinsi yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian.
Rencana program Opsi Padi Riau ini telah dipresentasikan oleh Tenaga Ahli Gubernur Riau Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Basriman, di hadapan Penjabat (Pj) Gubernur Riau Rahman Hadi, pada acara yang digelar di kediaman Gubernur Riau, Senin (9/12/2024).
Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi padi dengan memperkuat kebijakan pembangunan sub sektor tanaman pangan di Riau.
Program Opsi Padi Riau mencakup beberapa fokus utama, antara lain peningkatan luas areal pertanaman, produktivitas padi, serta rehabilitasi sawah terlantar dan cetak sawah baru.
Basriman menjelaskan bahwa target utama program tersebut adalah mencakup peningkatan produksi padi seluas 50.000 hektar (ha), dengan rincian 30.000 ha untuk peningkatan indeks pertanaman (IP), 10.000 ha untuk peningkatan produktivitas, 5.000 ha untuk rehabilitasi sawah terlantar (RST), dan 5.000 ha untuk cetak sawah baru (CSB).
Dengan demikian, target akhir pada 2029 diharapkan mencapai 112.493 ha areal tanam padi, dengan produksi gabah kering padi (GKP) sebesar 493.566 ton, yang setara dengan 252.267 ton beras.
Capaian tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Riau terhadap impor beras dan meningkatkan ketahanan pangan di tingkat provinsi.
“Dengan program ini, kami berharap dapat mengurangi kekurangan produksi padi Provinsi Riau yang pada 2023 tercatat sebesar minus 79,56 persen menjadi minus 60 persen pada 2029,” ujar Basriman dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (11/12/2024).
Untuk mencapai target tersebut, program Opsi Padi Riau mengusung dua strategi utama, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi.
Strategi intensifikasi meliputi peningkatan produktivitas, peningkatan IP, dan rehabilitasi sawah terlantar, sedangkan strategi ekstensifikasi bertujuan untuk mencetak sawah baru.
Pemprov Riau berharap bahwa melalui kombinasi kedua strategi tersebut, kemandirian pangan di Riau dapat terwujud dalam waktu yang lebih singkat.
Basriman juga menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak terkait, seperti Dinas Pangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang (PUPR), Balai Wilayah Sungai Sumatera III, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian (Kementan), serta perguruan tinggi dan sektor swasta. Semua pihak ini diharapkan dapat bersinergi untuk mewujudkan program tersebut.
“Program ini akan dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Riau, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta APBD kabupaten dan kota se-Provinsi Riau dengan sistem sharing budget,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Pj Gubernur Riau Rahman Hadi menyatakan bahwa Provinsi Riau memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu daerah penghasil padi utama di Indonesia.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung kesuksesan program Opsi Padi Riau.
“Riau adalah daerah yang sangat potensial untuk produksi pangan, khususnya padi. Dengan adanya badan pangan yang bekerja sama dengan berbagai pihak, kami yakin program ini dapat berjalan dengan baik. Kami di pemerintah provinsi akan terus berupaya memberikan dukungan maksimal untuk memastikan keberhasilan program ini,” kata Rahman Hadi.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Riau Rahman Hadi didampingi oleh Plt Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Riau M Job Kurniawan, serta forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), dan sejumlah kepala dinas serta akademisi.
