Efektivitas Pemberantasan Judi Online: Apakah Upaya Pemerintah Telah Berjalan Optimal?
JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya pemberantasan judi online di Indonesia semakin gencar. Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta dukungan lintas lembaga, terus memperkuat langkah-langkah strategis dalam menghadapi masalah ini.
Menteri Komdigi Meutya Hafid mengibaratkan pemberantasan judi online sebagai "perang jangka panjang, bukan operasi sesaat atau yang dibatasi waktu." Bagaimana pemerintah menjalankan langkah ini? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut?
Dalam pandangan Presiden Prabowo Subianto, judi online bukan sekadar masalah hukum, tetapi juga persoalan sosial yang merugikan masyarakat kecil. Presiden menyampaikan pesan agar pemberantasan ini dilakukan serius dan tanpa kompromi.
"Tidak ada kongkalikong atau perlindungan terhadap pelaku," kata Prabowo.
Sikap tanpa toleransi ini menandakan pemerintah menginginkan proses penegakan hukum berjalan tanpa pengecualian, meskipun terdapat oknum di dalam lembaga tertentu.
Dalam beberapa pekan terakhir, langkah koordinasi lintas lembaga menjadi prioritas. Pada 11 November 2024, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menggelar rapat bersama Meutya Hafid, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, untuk mendukung Komdigi dalam memerangi judi online.
Bentuk kerja sama ini mencakup bantuan teknis dan personel, sebagai tambahan sumber daya Komdigi. Langkah ini juga merespons arahan Presiden agar pemberantasan judi online melibatkan lebih banyak institusi pemerintah.
Menko Polkam Budi Gunawan kemudian mengumumkan rencana pembentukan 20 kelompok kerja (Pokja) khusus dalam menangani kasus judi online.
"Bapak Presiden sudah minta, perintahkan kepada semua instansi jajaran tidak ada toleransi," kata Budi.
Muncul harapan publik agar Polri menjadi pemimpin utama dalam penegakan hukum terhadap praktik ilegal ini. Polri terus berupaya mengungkap jaringan dan aktor yang terlibat dalam bisnis judi online.
Tantangan muncul dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang menyebutkan sekitar 97.000 personel TNI dan Polri terlibat dalam judi online.
Informasi ini memicu kekhawatiran, terutama terkait keberhasilan penegakan hukum jika aparat pemerintah terlibat di dalamnya.
Situasi ini menimbulkan dilema, karena pemerintah harus memastikan penegakan hukum berjalan transparan.
Dalam sidang kabinet, Presiden Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya tindak tegas terhadap empat masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi.
Pemerintah tampak bersungguh-sungguh dengan berbagai langkah yang diambil, mulai dari arahan presiden hingga pembentukan kelompok kerja khusus.
Kolaborasi lintas lembaga memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan judi online. Namun, efektivitas upaya ini masih menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat.
Apakah langkah-langkah ini sudah cukup mengurangi kasus judi online? Ataukah masih dibutuhkan pendekatan lebih intensif agar masyarakat merasakan hasil nyata dari upaya ini?
Langkah pemberantasan judi online terus berjalan, tetapi evaluasi terhadap hasil konkret masih perlu dilakukan. Keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada keterlibatan seluruh elemen pemerintah dalam menindak praktik yang merugikan masyarakat luas.
