Enggak Ada Niat TNI Mau Dwifungsi Lagi
JAKARTA, KOMPAS.com - Perpanjangan usia pensiun perwira TNI menjadi poin utama dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ia juga menegaskan, tidak ada niat mengembalikan dwifungsi ABRI dalam RUU TNI. Hal tersebut diungkap Prabowo dalam perbincangannya dengan enam pemimpin redaksi media massa di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, pada Minggu (6/4/2025).
Berikut petikan wawancara Prabowo ihwal RUU TNI yang sudah disahkan DPR menjadi undang-undang
Apa urgensi RUU TNI harus dibahas begitu cepat? Lalu, sampai hari ini tidak ada yang bisa mengakses draf RUU TNI yang sudah disahkan oleh DPR?
RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam beberapa tahun itu ya. Panglima TNI satu tahun ganti, KASAD satu tahun ganti, kan usianya abis. Waktu dia untuk karirnya begitu mau dipakai usia habis.
Di mana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun. Nah di situ saya sebetulnya mengatakan, saya bilang ini, kalau tidak berapa jenderal kita harus kita ganti sekarang.
Jadi kalau bisa inti daripada RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi.
Enggak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on. Iya kan. Nonsense itu saya katakan, tidak ada niat TNI yang keluar dari politik.
pasmar1.tnial.mil.id Ilustrasi TNI.
Jadi kondisi zaman berbeda-beda ya, jadi menurut saya Undang-Undang TNI itu its none issue, enggak ada niat. Semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan-jabatan sipil pensiun dini. Hanya ada beberapa lembaga yang memang diizinkan, intelijen, bencana alam, Basarnas, dari dulu, ini hanya memformalkan.
Kemudian katanya Kejaksaan, kenapa? ya kejaksaan ada Jaksa Pidana Militer. Kemudian Hakim Agung ada Hakim Agung Kamar Militer. Kalau dilihat semua ada reasoningnya. Jadi menurut saya it’s none issue.
Transparansi pembahasan RUU dipersoalkan sehingga memicu demonstrasi. Karena konten di dalamnya yang dikhawatirkan mengarah ke militerisme. Bagaimana melihat soal itu?
Enggak ada itu, militerisme apa? ya kan. Militerisme apa? kenapa orang enggak ribut kalau Thailand itu kudeta berkali-kali kok, kenapa kok? Anda ngerti enggak anda itu? Militerisme apa?
Jadi kalau anda tanya, secara objektif ya, bikin survei, tanya rakyat, lembaga mana yang dipercaya oleh rakyat. Jangan elite intelektual di Jakarta yang punya akses, yang banyak punya pandangan-pandangan tertentu. Menurut saya bias gitu, selalu memandang dengan syahwat sangka, dengan curiga.
KOMPAS.COM/AKHMAD DHANI Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil (Gemas) Kalteng saat melaksanakan aksi demonstrasi penolakan UU TNI di Kantor DPRD Kalteng, Kota Palangka Raya, Senin (24/3/2025).
Ada alasan kenapa TNI nomor satu dalam survei kepuasan publik, karena sejak reformasi TNI kembali ke barak. Jadi itu yang membuat TNI selalu peringkat teratas dalam hasil survei terkait kepuasan publik
Yang bawa kembali ke barak siapa? saya mau tanya (reformasi) yang bawa TNI itu kembali ke barak itu siapa? pemimpin-pemimpin TNI sendiri ya. Kita sadar waktu itu, Pak Wiranto, Pak Yudhoyono, ya kan. Agus Wirahadikusuma. Termasuk saya, saya yang dorong.
Saya pertama di dalam TNI yang mengatakan civilian supremacy. Saya tunduk dan saya buktikan bahwa saya tunduk kepada pemimpin sipil.
Saya diberhentikan oleh Pak Habibie, siap. Padahal, saya pegang pasukan terbanyak. Jadi, jangan salah. Jangan selalu pakai narasi yang selalu…, ya kan? menurut saya.
Itu objektif rakyat itu, masih percaya sama TNI. Karena apa? Kalau ada bencana alam, siapa yang pertama kali (datang)? Kalau ada ribuan orang mayat sewaktu (tsunami) di Aceh, siapa yang angkat?
KOMPAS.com/GOKLAS WISELY Sejumlah aktivis pro demokrasi yang tergabung dalam Aksi Kamisan di Medan menggelar aksi untuk menentang RUU TNI yang baru saja disahkan DPR RI menjadi Undang-undang pada Kamis (20/3/2025).
Jadi, kita harus objektif yang benar. Siapa yang jaga republik ini, Malam Natal, Tahun Baru, Lebaran, mudik, dan lain-lain? TNI-Polri.
Dan ada kekurangan. Ada unsur-unsur, ya semua lembaga kita ada hal-hal yang tidak baik, ini tanggung jawab kita bersama. Mari kita perbaiki.
Saya tegas terus di TNI dan Polri. Beresin. Bersihkan diri kalian sebelum nanti saya ambil tindakan atas nama sebagai mandataris rakyat.
