Erick Thohir Bakal Kaji Ulang Rencana Peleburan BUMN Karya
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir berencana mengkaji ulang rencana peleburan BUMN Karya dari 7 perusahaan menjadi 3 entitas induk.
Erick mengakui ada sedikit penyesuaian seiring transisi kepemimpinan di tubuh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang sebelumnya dijabat Basuki Hadimuljono, selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kemarin kan surat pertama tentu jamannya Pak Bas [Basuki]. Sekarang berbeda menteri, kajiannya harus kami ulang supaya memang secara hukumnya bisa pas,” ucapnya di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (24/12/2024).
Erick yang juga menjabat Ketua Umum PSSI menyatakan surat perihal peleburan BUMN Karya akan kembali dikirimkan ke Kementerian PU pada Januari 2025.
Dalam perkembangan sebelumnya, Kementerian BUMN berencana mengonsolidasikan 7 BUMN Karya menjadi 3 perusahaan induk.
Tujuh perusahaan konstruksi tersebut adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).
“Tadi kita sudah bicara bahwa ketujuh BUMN ini nanti akan dipayungi oleh tiga induk, jadi ini hanya bagian kita restrukturisasi,” kata Erick beberapa waktu lalu.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menambahkan konsolidasi BUMN Karya juga bertujuan menciptakan spesialisasi yang dibagi berdasarkan kompetensi.
Skemanya, Waskita yang dipasangkan dengan Hutama Karya berfokus di sektor jalan tol, non-tol, institutional building, dan residensial komersial. Adapun WIKA dengan PTPP di sektor pelabuhan laut, bandar udara, EPC, dan residensial.
Sementara itu, Adhi Karya, Brantas Abipraya, dan Nindya Karya memegang spesialisasi konstruksi di sektor air, kereta, rel, dan beberapa sektor lainnya.
“Contohnya, seperti Adhi yang bangun LRT, Brantas membangun bendungan. Mereka fokus di situ karena lebih advance. Kalau PP gedung-gedungnya bagus, gitu contohnya. Jadi, berdasarkan kompetensi mereka,” tutur Kartika.
Dia menyatakan langkah konsolidasi awal akan dimulai dari Waskita dan Hutama Karya. Namun, hingga saat ini, pihaknya masih memfinalisasi peraturan pemerintah (PP) terkait inbreng saham pemerintah di Waskita ke Hutama Karya.
Melalui inbreng atau pengalihan saham tersebut, arus kas Waskita diharapkan lebih sehat berkat dukungan Hutama Karya (HK) sebagai induk perusahaan.
“Dengan HK di atas [induk usaha] yang sehat, otomatis HK bisa mendukung dari sisi arus kasnya. Lalu, semisal ada proyek-proyek di Trans Sumatra, dia [Waskita] bisa menjadi subkontraktor HK, sehingga harapannya Waskita mendapatkan cashflow dan proyek secara lebih berkesinambungan,” tutur Kartika.
