ESDM Siapkan Gas 90 Juta Kaki Kubik untuk Industri Metanol di Bojonegoro
Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan gas sebanyak 90 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk industri metanol yang bakal dibangun di Bojonegoro, Jawa Timur.
Bahlil mengatakan pemerintah bakal membangun industri metanol dan etanol di Bojonegoro dengan nilai investasi US$1,2 miliar atau setara Rp19,03 triliun (asumsi kurs Rp15.858 per dolar AS).
"Investasinya US$1,2 miliar. Kita harus bangun hilirisasi metanol di Bojonegoro. Kemudian gasnya sudah kami siapkan 90 MMSCFD," kata Bhalil dalam acara Rakornas Hilirisasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Menurut Bhalil, saat ini pemerintah mendorong pengembangan campuran minyak solar dengan bahan bakar nabati (BBN) sebesar 50% alias B50. Adapun metanol merupakan salah satu bahan baku yang digunakan untuk membuat biodiesel.
Oleh karena itu, pembangunan industri metanol di Bojonegoro pun menjadi keniscayaan.
"Sekarang 2025 kita masuk kepada B40. 2026 B50. Nah, tidak akan mungkin ini kita bisa melakukan ini kalau tanpa ada metanol, kita butuh metanol sekitar 2 juta sampai 2,3 juta ton," ucap Bahlil.
Eks menteri investasi itu menjelaskan pengembangan B50 selaras dengan visi Prabowo, yakni swasembada energi. Bahlil mengatakan untuk mencapai target tersebut pengembangan biodiesel bakal digenjot bersamaan dengan lifting minyak.
Oleh karena itu, dia juga mengajak Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk bekerja sama menyukseskan pembangunan industri metanol dan etanol di Bojonegoro.
"Saya ingin sebagai mantan alumni Kementerian Investasi, barang ini kita harus bergandengan untuk menyelesaikan dalam rangka kedaulatan energi nasional," ucap Bahlil.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, pelaksanaan road test akan dipercepat sehingga implementasi dari biodiesel 50% akan dilakukan paling lambat 2028. Dia menjelaskan bahwa implementasi B50 akan dilakukan setelah pemerintah menerapkan kebijakan mandatori B40 pada 2025.
“Intinya tahun depan kita sudah mulai uji coba B50, kalau segala macamnya kan tidak menutup kemungkinan dipercepat [termasuk implementasi],” ungkap Dida di Jakarta, Senin (18/11/2024).
