F-PDIP Tolak KJP Plus Dihapus Meski Ada Sekolah Swasta Jakarta Gratis
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menolak penghapusan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus meski sekolah swasta gratis diterapkan tahun depan. PDIP menilai KJP bantuan sosial yang dapat mendukung perkembangan pendidikan peserta didik dari keluarga kurang mampu.
Hal itu disampaikan oleh anggota Fraksi PDIP, Chicha Koeswoyo, dalam Rapat Paripurna pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang APBD Tahun 2025 di DPRD DKI Jakarta, pada Senin (11/11/20224).
"Kami menolak jika fungi sosial dari Kartu Jakarta Pintar (KJP) dihilangkan," kata Chicha.
"Karena KJP merupakan instrumen jaring pengaman sosial yang bisa mendukung tumbuh kembang murid didik agar bisa mencapai potensi terbaik yang mereka miliki," sambungnya.
Selain itu, dia menyoroti masih banyaknya temuan anak-anak di Jakarta yang putus sekolah karena keterbatasan biaya. Chicha menyebutkan alokasi sebesar Rp 20,55 triliun atau 24,96 persen untuk pendidikan dan Rp 36,3 triliun untuk infrastruktur telah memenuhi ketentuan minimal.
"Kami mendukung program ini karena memang masih banyak masyarakat yang kesulitan membayar biaya pendidikan sekolah swasta. Tapi Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa kualitas dan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan perlu terus ditingkatkan," ucapnya.
Selain soal sekolah gratis, pihaknya juga menilai bahwa kualitas dan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan perlu terus ditingkatkan. Sebab, masih terdapat 227 sekolah yang mengalami kondisi rusak berat dan harus segera dilakukan rehabilitasi.
"Karena hingga tahun 2022 saja, masih terdapat 227 sekolah yang mengalami kondisi rusak berat dan harus segera dilakukan rehabilitasi. Kami mendorong agar rehabilitasi sekolah yang rusak harus cepat dilakukan agar aktivitas belajar murid-murid didik di Jakarta tidak terganggu," imbuhnya.
