Fraksi Demokrat DPRD Minta Dana Operasional Dasawisma Naik di APBD Jakarta 2025
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Demokrat-Perindo DPRD Provinsi Jakarta Ali Muhammad Johan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) menaikkan dana operasional dasawisma, juru pemantau jentik (jumantik), kader Posyandu, dan kader PKK.
Ali berharap, dana operasional kader dasawisma hingga jumantik yang membantu sosialisai program Pemprov itu dinaikkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025.
"Kami mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat kajian terkait peningkatan dana operasional untuk kader dasawisma, kader jumantik, kader posyandu dan kader PKK," ujar Ali dalam keterangannya, Selasa (12/11/2024).
Usulan kenaikan dana opersional dasawisma hingga jumantik ini telah lama diperjuangkan oleh Fraksi Demokrat DPRD Jakarta.
Pasalnya, kerja para dasawisma di lapangan tidak sebanding dengan upah yang mereka terima dari Pemprov Jakarta.
"Kinerja mereka telah memberi kontribusi penting untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta. Mereka lelah melayani masyarakat secara door to door," imbuhnya.
Ali menuturkan, tenaga para dasawisma patut dihargai. Mereka secara rutin memberikan penyuluhan kesehatan hingga menyosialisasikan program Pemprov Jakarta.
"Kinerja mereka sangat penting, sebagai garda terdepan dalam membantu Kelurahan untuk penyuluhan dan pencegahan penyakit endemic, dan stunting," tutur dia.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menjelaskan, dana operasional dasawisma hingga jumantik telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
"Dapat disampaikan bahwa pemberian uang operasional atau honorarium berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," ujar Teguh.
