Fraksi Gerindra DPRD Jakarta Minta Pemprov Cegah Judol di Kalangan ASN dan PJLP

Fraksi Gerindra DPRD Jakarta Minta Pemprov Cegah Judol di Kalangan ASN dan PJLP

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jakarta, Anggi Arando Siregar meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) mencegah menyebarnya judi online (judol) di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyedia Jasa Perorangan (PJLP).

"Dalam rangka mencegah maraknya judi online di kalangan ASN dan PJLP, Fraksi Partai Gerindra secara khusus meminta agar Pemprov secara serius melakukan pencegahan," kata Anggi di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).

Fraksi Gerindra meminta Pemprov untuk menangkal secara berkala terkait judol agar tidak menyebar di pemerintahan Jakarta.

Selain itu, Pemprov juga perlu menggelar pembinaan secara mental dan spiritual di setiap Organisasi Perangkat Daerah.

"Kami minta penangkalan secara berkala dan menyelenggarakan kegiatan pembinaan mental spiritual yang intensif pada masing-masing OPD," ucapnya.

Fraksi Gerindra berharap, kegiatan cekal judi online dapat tergambarkan di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Sebelumnya diberitakan, dari data yang diterima Kompas.com, tercatat ada 165 anggota Satpol PP Jakarta yang terindikasi bermain judi online.

Jumlah total transaksi judi online dari 165 anggota Satpol PP Jakarta pada tahun 2023 senilai sekitar Rp 2,3 miliar.

Tercatat ada satu anggota yang total depositnya mencapai Rp 194.087.791 dengan frekuensi deposit sebanyak 193 kali.

Jumlah tersebut tertuang dalam surat permintaan klarifikasi dari Inspektorat yang ditujukan kepada Kepala Satpol PP Jakarta, Arifin, terkait anggotanya yang bermain judi online.

Surat itu bernomor e.0519.PA.01.00, ditandatangani oleh Sekretaris Inspektur DKI Jakarta, Dina Himawati dan dikeluarkan pada 10 September 2024.

Kepala Satpol PP Jakarta Arifin mengaku akan menelusuri terlebih dahulu terkait adanya 165 ASN Satpol PP Jakarta yang kedapatan bermain judol.

"Nanti kita telusuri. Ya kan dicek dulu. Intinya dicek, mereka bener enggak, kan yang diminta itu," ujar Arifin saat ditemui di Balai Kota, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Sumber