Fraksi PDI-P Ungkap Dugaan Cawe-cawe Pj Wali Kota di Pilkada, Minta Mendagri Tindak Tegas
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-P Komarudin Watubun mengungkap adanya dugaan keterlibatan penjabat (Pj) kepala daerah dalam memenangkan calon tertentu pada Pilkada 2024, salah satunya diduga dilakukan oleh Pj Wali Kota (Walkot) Jayapura.
Dalam rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komarudin bahkan memutar cuplikan rekaman yang diduga suara Pj tersebut.
"Saya kira proses keuangan keluar dulu, sehingga waktu kegiatan pemilukada kita ada uang di tangan," demikian suara diduga sebagai Pj Wali Kota Jayapura yang diputar Komarudin, Kamis (31/10/2024).
Namun, rekaman tersebut tidak diputar seutuhnya dalam rapat di Ruang Rapat Komisi II DPR RI dengan alasan keterbatasan waktu.
"Ini Pj Wali Kota Jayapura dari ASN, supaya kita punya komitmen aturan ditegakkan ya ditegakkan benar. Jangan sampai di ruangan ini kita bicara yang bagus tapi di bawah rusak," kata Komarudin.
Politikus PDI-P itu menjelaskan bahwa pada Jumat siang lalu, Pj Wali Kota Jayapura memanggil para lurah dan camat untuk mengatur pencairan dana yang diduga diarahkan demi memenangkan calon tertentu.
"Saya khawatir jangan sampai hal ini, ini hanya satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di daerah," ucap Komarudin.
Dia kemudian menyoroti pelaksanaan pemungutan Pilkada serentak 2024 yang semakin dekat. Pilkada serentak ini akan menjadi momentum penting dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Komarudin pun meminta Mendagri Tito Karnavian untuk mengambil tindakan tegas terhadap Pj yang diduga terlibat dalam kepentingan politik ini.
Tindakan tegas diperlukan agar permasalahan itu tidak merusak sistem demokrasi di Indonesia.
“Jadi saya minta tindakan tegas dari pak Mendagri terhadap Pj ini. Saya sangat berharap Pak Tito, untuk urusan ini ditertibkan,” kata Komarudin.
"Kalau Pj kepala daerah mau jadi tim sukses, silakan cari uang, keluar jadi pengusaha. Jangan menggunakan Pj dan dana negara untuk menyukseskan orang tertentu," ucap dia.
Komarudin berharap agar Presiden Prabowo Subianto turut memberikan perhatian pada persoalan netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri dalam Pilkada.
"Pengalaman kita pada jaman Jokowi, menunjukkan pemilu kadang diartikan mendukung si A, si B, atau si C. Ini tidak boleh kita ulang lagi sejarah seperti ini," kata dia.
Menurut Komarudin, penyelenggaraan pilkada yang jujur dan adil sangat penting untuk menjaga marwah demokrasi Indonesia.
Ia pun menekankan pentingnya anggota DPR, khususnya Komisi II, untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pilkada 2024 ini.
"Mati hidupnya demokrasi ada di ruangan ini. Di sini ada Mendagri, ada KPU, ada Bawaslu. Pemilihan umum akan bertolak dari sini," ucap Komarudin.
"Saya ingin memastikan pemilu 27 November ini berjalan jujur dan adil. Kita bangsa yang sudah puluhan tahun berdemokrasi, masa indeks demokrasinya malah turun," kata dia.
