Fraksi PKS Minta Program Sekolah Gratis di Jakarta Juga Cakup Madrasah
Fraksi PKS mengusulkan agar program sekolah gratis di Jakarta pada 2024 berlaku juga untuk madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), dan madrasah aliyah (MA). Sebab, menurut, siswa sekolah madrasah tidak bisa mendapatkan bantuan pendidikan dari Program Indonesia Pintar (PIP).
Hal itu disampaikan oleh anggota Fraksi PKS, Nabilah Aboe Bakar Al Habsyi, dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang APBD tahun 2025 di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/11/20224).
"Fraksi PKS berharap bahwa program sekolah gratis ini juga mencakup sekolah madrasah negeri dan swasta, baik MI, MTs, maupun MA. Mengingat mereka yang bersekolah di madrasah juga warga Jakarta yang berhak mendapatkan pendidikan," kata Nabilah.
"Apalagi siswa sekolah madrasah ini tidak bisa mendapatkan bantuan bea pendidikan dari Program Indonesia Pintar (PIP). Sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari APBD melalui mekanisme hibah," sambungnya.
Nabilah menyebutkan jumlah madrasah negeri di Jakarta ada 86 sekolah dan 744 madrasah swasta, dengan jumlah siswa 52.135 di madrasah negeri dan 148.262 di madrasah swasta. Sebagian dari mereka, kata Nabilah, juga berasal dari kalangan menengah bawah.
"Fraksi PKS juga ingin memastikan bahwa dengan sekolah gratis, komponen bantuan pendidikan non-SPP seperti pembelian perlengkapan sekolah dan subsidi pangan, yang sebelumnya diterima oleh siswa yang mendapatkan KJP Plus, tetap bisa diterima oleh mereka yang dulunya mendapatkan KJP Plus," ujarnya.
Selain itu, Fraksi PKS memandang perlunya SMP dan SMA di setiap kecamatan untuk pemerataan fasilitas pendidikan di Jakarta.
"Untuk mendukung pemerataan kesempatan dan fasilitas pendidikan, Fraksi PKS memandang perlu dibangunnya SMP Negeri dan SMA negeri di setiap kecamatan dengan tetap memperhatikan keberadaan sekolah swasta yang ada di kecamatan tersebut," tambah Nabilah.
