Gandeng Unmul, Bontang Rancang Pelabuhan Logistik untuk Dongkrak Ekonomi Daerah
BONTANG, KOMPAS.com – Upaya memperluas konektivitas dan membuka peluang investasi di sektor maritim mulai digagas Pemerintah Kota Bontang.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang kini tengah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dengan fokus pada pengembangan pelabuhan logistik yang terintegrasi.
Kepala DPMPTSP Kota Bontang, Muhammad Aspiannur mengatakan bahwa penyusunan RUPM ini bertujuan untuk mengarahkan pembangunan investasi di luar sektor industri kimia yang selama ini mendominasi perekonomian daerah.
Menurutnya, sektor maritim memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan dan perlu didorong melalui pembangunan infrastruktur pelabuhan.
“Salah satu langkah strategis yang kami ambil adalah mengembangkan potensi maritim melalui penguatan sektor transportasi laut. Kami menilai pelabuhan logistik menjadi kunci utama dalam mempercepat arus distribusi barang serta mendukung pertumbuhan sektor usaha lainnya,” ujar Aspiannur saat ditemui Kompas.com pada Selasa (8/4/2025).
Untuk memperkuat landasan teknis dan strategis, pihak DPMPTSP telah menggandeng tim akademisi dari Universitas Mulawarman (Unmul).
Pertemuan dengan tim kajian telah dilakukan pada Selasa lalu. Fokus pembahasan adalah bagaimana merancang pelabuhan yang tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga berdampak luas terhadap peningkatan daya saing ekonomi Bontang.
“Kami sudah rapat bersama Unmul. Poin utama yang dibahas adalah bagaimana meningkatkan efisiensi transportasi laut serta menarik lebih banyak investasi masuk ke Bontang. Pelabuhan yang terintegrasi dengan jaringan logistik nasional akan sangat membantu kelancaran distribusi dan menekan biaya logistik,” jelasnya.
Dalam kajian tersebut, DPMPTSP menilai bahwa keberadaan pelabuhan logistik yang representatif dapat membuka ruang ekspor yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal.
Sektor-sektor seperti perikanan, industri kreatif, dan UMKM dinilai akan turut terdorong dengan adanya akses langsung ke pasar regional maupun global.
Selain soal infrastruktur, pertemuan juga menyinggung pentingnya keberlanjutan pembangunan pelabuhan, termasuk dari aspek lingkungan dan sosial.
Aspiannur menegaskan, pihaknya tidak ingin proyek ini hanya menjadi proyek fisik semata, tetapi juga memperhatikan keseimbangan ekologi serta kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan.
“Setiap perencanaan akan kami kawal agar tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kami ingin keberadaan pelabuhan tidak merusak lingkungan pesisir, melainkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi dan sosial yang mendukung,” tegas Aspiannur.
RUPM ini juga ditargetkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan regulasi yang lebih adaptif dan ramah terhadap investasi. Dengan kerangka hukum yang jelas dan fleksibel, diharapkan investor memiliki kepastian dalam menjalankan usahanya di Bontang.
“Regulasi yang lebih adaptif diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi investor, sehingga proses investasi dapat berjalan lebih lancar dan transparan,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, DPMPTSP berencana menggelar diskusi multipihak dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti perwakilan industri, kelompok nelayan, akademisi, serta perwakilan dari pemerintah pusat.
Forum ini diharapkan mampu menyerap aspirasi dan merancang pembangunan pelabuhan secara lebih partisipatif.
“Kami ingin pelabuhan ini bukan hanya sekadar infrastruktur, tapi juga menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat Bontang,” kata Aspiannur.
Sementara itu, Ketua Tim Kajian dari Universitas Mulawarman, Rachmad Budi Suharto menilai bahwa penyusunan RUPM merupakan langkah penting dalam memperkuat posisi Bontang sebagai kota industri yang maju dan berkelanjutan.
“Dengan adanya RUPM ini, diharapkan Kota Bontang dapat terus berkembang sebagai Kota Industri yang Maju dan Berkelanjutan, sekaligus menjadi salah satu pusat investasi unggulan di Kalimantan Timur,” ujar Rachmad, yang juga menjabat sebagai Koordinator Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem investasi yang sehat. Melalui kebijakan yang tepat dan strategi yang terarah, Bontang dinilai mampu memanfaatkan peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kompetitif.
“Jika ini berjalan sesuai dengan rencana, maka dampaknya bukan hanya dirasakan oleh Bontang, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan posisi Kalimantan Timur dalam peta investasi nasional dan global,” pungkasnya.
