Genjot Kualitas SDM, Pemprov Jatim Kuatkan Sektor Pendidikan Pesantren
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lewat berbagai programnya. Ini untuk mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Terlebih, penguatan SDM ini termasuk program prioritas dan unggulan yang telah dilakukan dalam kurun lima tahun terakhir 2019-2024. Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono juga menyebutkan peningkatan kualitas SDM bertujuan mendukung Jatim sebagai gerbang nusantara baru.
"Kita yakin dengan apa yang sudah dan akan kita lakukan akan meningkatkan kualitas SDM kita untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Sekaligus menguatkan posisi Jatim sebagai Gerbang Nusantara Baru," ujar Adhy dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).
Sebagai salah satu bentuk konkret peningkatan kualitas SDM, Pemprov Jatim menguatkan sektor pendidikan pesantren.
Adhy lantas menegaskan penguatan pendidikan diniyah di pesantren menjadi salah satu program prioritas karena ada lebih dari 6.600 pesantren di Jatim. Mulai dari pondok pesantren tradisional atau salaf maupun pesantren modern.
"Perhatian untuk pesantren secara nyata kita lakukan dengan memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (Bosda Madin). Program Bosda Madin ini adalah yang dilaksanakan dalam Program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)," tutur Adhy.
Latar belakang program tersebut karena Madrasah Diniyah telah ikut memberikan kontribusi besar dalam rangka meningkatkan keimanan dan kecerdasan bangsa.
"Terlebih kami di Pemerintah provinsi Jawa Timur sangat konsen mendorong peningkatan IPM. Sehingga BPPDGS dan Bosda Madin adalah garda terdepan dalam mendulang peningkatan SDM di lingkungan pesantren," ujar Adhy.
Ia mengungkapkan dengan digelontorkan program BPPDGS (Bosda Madin), anggaran tersebut bisa digunakan untuk peningkatan kualitas operasional sekolah yang harapannya bisa meningkatkan kualitas belajar mengajar. Alhasil, lulusan pendidikan atau sekolah diniyah di pesantren memiliki daya saing yang menonjol.
Andhy kemudian merinci BPPDGS atau Bosda Madin yang telah dialokasikan selama lima tahun terakhir mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Pada tahun 2024 ini, secara khusus anggaran dialokasikan sebesar Rp 200.456.190.000 untuk 38 kabupaten kota yang dilakukan dalam enam bulan pembayaran.
Lebih lanjut, Andhy menegaskan BPPDGS atau Bosda Madin memiliki sejumlah sasaran program. Di antaranya untuk Santri atau Warga Belajar, Siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula atau Wustho, program kejar Paket A/B dan Paket A/B Pondok Pesantren.
Selain itu, program tersebut juga menyasar untuk Ustadz atau Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula atu Wustho, Guru Swasta SD/MI/Salafiyah Ula/SMP/MTs/Salafiyah Wustho Swasta, dan Guru SMP Satu Atap/MTs Satu Atap.
"Bosda Madin dilaksanakan juga bertujuan untuk meringankan serta mengurangi beban orang tua dalam membiayai pendidikan santri, warga belajar, juga siswa khususnya dari keluarga miskin di Provinsi Jawa Timur untuk memperoleh pendidikan," tegas Adhy.
Hal ini merupakan wujud implementasi bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara.Khususnya yang berusia 7-15 tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
"Kita juga memperhatikan kesejahteraan guru. Kita ada alokasi khusus honorarium kinerja yang kita berikan pada Kepala Sekolah, Guru Paud, TK, SD dan SMP non PNS se Jawa Timur. Angkanya sebesar Rp 19.368.000.000 setahun," tegasnya.
Tak hanya itu, Pemprov Jatim menunjukkan perhatiannya untuk guru madrasah diniyah lewat pemberian beasiswa S1, S2 dan S3 sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM lulusan pesantren.
Program ini telah dilaksanakan sejak 2019-2024 dengan total sebanyak 5.683 penerima manfaat beasiswa S1, S2 dan S3 dari Pemprov Jatim. Diketahui, semuanya adalah santri dan guru madrasah diniyah di Jatim.
"Rinciannya yaitu, 3.080 untuk penerima beasiswa program S1, 1.355 penerima beasiswa program S2, 130 penerima beasiswa program S3. Dan tak ketinggalan ada 995 penerima beasiswa program M1 dan M2 atau setara S1 dan S2 di Ma’had Aly yang merupakan perguruan tinggi khas pesantren," tegas Adhy.
"Untuk beasiswa program S1 di Universitas Al Azhar Mesir, total jumlahnya sudah mencapai 123 mahasiswa yang kita kirim dengan beasiswa dari Pemprov Jatim. Ini adalah upaya besar dalam meningkatkan kualitas SDM di lingkungan pesantren kita," imbuhnya.
Sedangkan untuk infrastruktur pendidikan, Pemprov Jatim mengalokasikan sebesar Rp 157.080.473.527 untuk Bangunan dan Sarana Prasarana. Mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, PKBM, SMA, SMK, dan Ponpes dengan total 615 Lembaga se Jawa Timur.
Masih dalam upaya peningkatan kualitas SDM Jatim, Pemprov Jatim juga menggelontor program Pendidikan Kesetaraan Vokasi. Tak tanggung-tanggung alokasi anggarannya mencapai Rp. 4.999.500.000 yang ditujukan untuk 11 Kabupaten dengan IPM rendah di Jawa Timur.
