Gerindra: Relokasi Korban Kebakaran Kemayoran ke Rusun Jangan Ada Pemaksaan
Gerindra DKI Jakarta berkomentar soal wacana relokasi korban kebakaran Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus) ke rumah susun (Rusun). Gerindra ingatkan relokasi itu harus bersifat sukarela.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI, Ali Lubis, mendukung relokasi korban kebakaran ke rumah susun sewa (Rusunawa). Namun, relokasi itu harus berdasarkan kesediaan dari warga.
"Jika warga yang terdampak bersedia dan rumah susun yang akan menjadi tempat untuk warga tersedia dan cukup saya pikir itu wacana yang bagus dan harus didukung ya," kata Ali kepada wartawan, Kamis (12/12/2024).
"Sebab membangun rumah kembali setelah kebakaran itu kan butuh biaya dan waktu yang cukup lama ya," tambahnya.
Anggota Komisi D DPRD DKI itu menyebut Pemprov DKI memiliki rusun yang dekat dengan lokasi kejadian kebakaran, seperti Rusun Karanganyar, Jakarta Pusat. Tapi, perlu diingat bahwa relokasi harus bersifat sukarela.
"Tapi yang harus diingat, relokasi ini haruslah bersifat sukarela dari warga yang menginginkan untuk dipindah jangan ada unsur pemaksaan, artinya jika ada warga yang tidak berkenan maka tidak boleh dipaksa pindah," ujarnya.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menyambangi tenda posko korban kebakaran di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dia mengatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait rencana relokasi warga korban kebakaran ke Rusun.
"Mereka itu ada yang memang rumah sendiri, ada yang rumah kontrakan. Saya belum mengambil keputusan. Tapi saya coba diskusikan," kata Teguh kepada wartawan di posko pengungsian SDN 09 Kebon Kosong, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).
Teguh mengaku sempat mengobrol dengan warga terkait rencana relokasi ke rusun terdekat. Dia mengatakan belum semua warga setuju dengan rencana tersebut.
"Sebagian ada yang menjawab langsung setuju, sebagian masih diam, tapi ini kan masih dalam artian belum keputusan ya. Pastinya kami akan verifikasi, akan data terkait masalah tersebut," ujarnya.
Teguh mengatakan Pemprov bakal berdiskusi dengan pemerintah pusat terlebih dahulu terkait rencana itu.
"Kami tadi barusan dihubungi oleh Staf Bapak Wapres (Gibran Rakabuming Raka) menanyakan itu. Kami akan lanjuti dengan koordinasi bersama," ungkapnya.
