Golkar Sebut Jokowi Belum Ditetapkan Jadi Anggota Kehormatan
JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menegaskan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) belum resmi menjadi anggota kehormatan partainya.
Pernyataan ini disampaikan Sarmuji dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta, pada Kamis (18/12/2024).
“Kalau Pak Jokowi, beberapa kali saya sudah sampaikan, belum ada satu ketetapan Pak Jokowi menjadi anggota kehormatan,” ujar Sarmuji kepada wartawan.
Ia juga meluruskan pernyataan Sekretaris Bidang Organisasi DPP Partai Golkar Derek Loupatty yang sebelumnya menyebut Jokowi sebagai anggota kehormatan.
Sarmuji menjelaskan bahwa meskipun Jokowi memenuhi syarat untuk menjadi anggota kehormatan, penetapan resmi belum pernah dilakukan.
“Karena syarat menjadi anggota kehormatan itu adalah mereka yang berjasa besar bagi bangsa dan negara. Tetapi tetap butuh penetapan, dan penetapannya belum pernah kita lakukan,” tambahnya.
Sebelumnya, Derek Loupatty mengatakan bahwa Jokowi tidak menjadi kader Golkar, namun telah diakui sebagai anggota kehormatan.
“Anggota kehormatan itu Golkar berikan bagi para negarawan, seperti presiden, wakil presiden, mantan presiden, dan lain sebagainya. Mereka-mereka yang dianggap berjasa bagi negara,” jelas Derek di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pada Kamis (5/12/2024).
Derek juga menyebutkan bahwa anggota kehormatan tidak memerlukan kartu tanda anggota (KTA).
Jokowi, menurutnya, dianggap telah berjasa pada negara dan didukung oleh Partai Golkar selama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
“Karena Golkar mendukung Beliau (Jokowi) dari pada saat 2019 sampai 2024 sebagai Presiden,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa hal serupa juga berlaku untuk Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, yang juga didukung Golkar di Pilpres 2024.
“Pak Jokowi atau Pak Prabowo hari ini mereka adalah anggota kehormatan Golkar, termasuk Mas Gibran,” kata Derek.
Namun, perlu dicatat bahwa PDI-P telah menyatakan memecat Jokowi dan Gibran setelah terjadi konflik terkait Pilpres 2024.
Saat ini, keduanya belum terafiliasi dengan partai politik mana pun.
Terdapat kabar bahwa Jokowi dan Gibran akan bergabung dengan Golkar, tetapi hingga saat ini, keduanya tidak tercantum dalam struktur kepemimpinan Golkar yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum, sampai SK Kepengurusan Golkar 2024-2029 disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
