Golkar Usul Kepala Daerah Diseleksi Parpol Lewat Konvensi, lalu Dipilih DPRD
JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar mengusulkan proses pemilihan kepala daerah diawali dengan konvensi yang digelar partai politik untuk menyeleksi kandidat sebelum dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan usul itu merupakan salah satu opsi yang bisa diberikan kepada masyarakat supaya pemilihan lebih efektif dan demokratis.
Ia menyebutkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan umum secara langsung hanya dilakukan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres).
“Jadi menyangkut dengan pilpres itu sudah (diatur dalam) Undang-Undang Dasar 45. Bahwa pemilihan presiden itu secara langsung dan itu enggak mungkin kita ubah. Tapi kalau gubernur-bupati itu dilakukan secara demokratis,” kata Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Selasa (31/12/2024).
Dengan kemungkinan itu, Golkar pun mengkaji berbagai bentuk pemilihan untuk mendapatkan kepala daerah terbaik, termasuk pemilihan kepala daerah yang dilakukan melalui DPRD.
“Formulasi apa yang tepat untuk demokrasi di negara kita? Sudah barang tentu salah satu di antara formulasi tawaran itu adalah pemilihan lewat DPRD dengan perbaikan,” kata Bahlil.
“Pemilihan sebelum masuk di pemilihan DPRD, penting dulu untuk dilakukan survei. Figur-figur. Survei dilakukan dulu,” ucap dia.
Bahlil menjelaskan bahwa Partai memiliki peranan untuk menyeleksi kader atau tokoh yang potensial menjadi kepala daerah melalui konvensi.
Ia mengeklaim langkah ini sudah berulang kali dilakukan oleh Partai Golkar.
“Kemudian partai-partai itu menawarkan kepada publik. Jadi semacam ada proses, ya setengah konvensi lah, semacam begitu. Ini contoh ya,” kata Bahlil.
“Golkar kan partai yang berpengalaman kalau disuruh buat konvensi dan dieksekusi hasilnya. Kalau partai yang lain belum tentu kan, kira-kira begitu,” ujar dia.
