Gubernur Kalteng dan Sejumlah Pejabat Dilaporkan ke KPK, Pemprov Siapkan Langkah Hukum
PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) sudah ancang-ancang mengambil langkah hukum soal Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan sejumlah pejabat yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tempo hari.
Pelaporan tersebut berisi tudingan bahwa Gubernur Kalteng dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov setempat memanfaatkan bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan pribadi.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kalteng Katma F Dirun dan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Reza Prabowo sudah menjawab tudingan tersebut.
Terbaru, Pemprov Kalteng tengah bersiap mengambil langkah hukum atas pelaporan tersebut. Namun, pihaknya masih mempelajari substansi materi laporan.
“Masih kami pelajari substansi materi laporan,” beber Katma kepada Kompas.com melalui aplikasi perpesanan pada Selasa (13/11/2024) malam.
Saat ditanya lebih lanjut perihal kepastian untuk mengambil langkah hukum dan apakah mengerahkan tim dari Biro Hukum Setda Kalteng untuk menangani pelaporan tersebut, Katma tidak memberikan jawaban.
Sebelumnya, Katma sudah menjelaskan bahwa terkait program-program yang dituding pelapor bermasalah, program itu bukanlah bansos. Melainkan bantuan-bantuan yang ada pada kegiatan pasar penyeimbang dalam rangka pengendalian inflasi daerah.
“Bukan bansos itu, hanya orang-orang saja yang bilang itu bansos,” ujar Katma saat diwawancarai awak media usai menghadiri kegiatan di Kantor DPRD Kalteng, Senin (11/11/2024).
Menjawab adanya peningkatan alokasi anggaran dana bansos di tahun 2024, Katma menyebut tidak ada kaitannya dengan tahun politik. Alokasi itu, lanjut Katma, murni merupakan keinginan Pemprov Kalteng untuk mengatasi inflasi. Katma pun merinci runtutan berjalannya kebijakan untuk mengatasi inflasi.
“Pada tahun 2022 inflasi kita tertinggi ketiga se-Indonesia, untuk mengatasi itu perlu menekan lonjakan harga dengan operasi pasar berupa pasar penyeimbang,” ujarnya.
Kebijakan menekan tingginya harga saat inflasi juga diambil lantaran masih banyak warga miskin yang memiliki daya beli rendah. Atas persoalan itu, di tahun 2023-2023, seiring dengan meningkatnya APBD, pihaknya meningkatkan anggaran untuk belanja pasar penyeimbang.
“Coba lihat sampai sekarang, dari kebijakan itu, harga bisa lebih stabil, karena pasar penyeimbang ini dapat mengimbangi harga yang beredar di pasar umum,” imbuh dia.
Lalu, terkait tudingan adanya korupsi dalam penyaluran beasiswa Tabungan Beasiswa Berkah (Tabe) oleh Pemprov Kalteng, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kalteng M Reza Prabowo pun angkat bicara.
“Tabe ini kan program baik yang harus sama-sama kita mengawalnya, kami pastikan ini bukan komoditas politik atau menguntungkan atau merugikan salah satu paslon,” ujar dia saat diwawancarai Kompas.com, Senin (11/11/2024).
Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika, tidak memberikan jawaban gamblang ihwal sejauh mana pelaporan dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Kalteng ini berproses. Dia hanya menjelaskan tahapan dari laporan-laporan yang masuk ke KPK.
“Saya tidak punya akses info ke pelaporan yang masuk. Tapi yang jelas semua laporan yang masuk tahapannya adalah, pertama, verifikasi dokumen dan data pada setiap laporan yang masuk,” beber Tessa kepada Kompas.com saat dihubungi pada Rabu (13/11/2024) pagi.
Usai tahapan verifikasi dokumen, tindak lanjutnya melihat kelengkapan data dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh pelapor. Kemudian dilanjutkan dengan penelaahan dan pengumpulan Informasi.
“Bila semua data pendukung dan dari hasil penelaahan dinyatakan layak untuk ditindaklanjuti, maka tahapan selanjutnya adalah ke tingkat penyelidikan. Bila belum lengkap maka akan diminta kepada pelapor untuk dapat melengkapi,” pungkas dia.
