Gubernur Lemhannas: Indeks Ketahanan Nasional di Politik Relatif Kurang Tangguh

Gubernur Lemhannas: Indeks Ketahanan Nasional di Politik Relatif Kurang Tangguh

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menyebut, indeks ketahanan nasional pada lingkup politik relatif kurang tangguh.

Ace mengungkap ini dalam rapat di DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Ahmad Heryawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

"Dari semua varibel tersebut secara umum nilai indeks ketahanan nasional pada gatra politik, kami nilai masih relatif kurang tangguh," kata Ace dalam paparannya.

Ace menyampaikan, indeks tersebut diukur berdasarkan sejumlah variabel, seperti kapasitas pemerintah, hubungan pusat dan daerah, fungsi pengawas, kepastian hukum.

Kemudian, variabel sistem kepartaian dan kapasistas kepartaian, media massa, serta ormas pemuda, dan masyarakat awam.

"Terutama pada variabel kapasitas pemerintah yang hanya 1, 8, hubungan pusat dan daerah 1,94, fungsi pengawasan 2,33, dan variabel kepastian hukum 2,1," ujarnya.

Menurut Ace, kondisi ini dapat bergerak maju atau bergerak mundur. Kondisi dapat bergerak mundur menjadi rawan apabila tantangan yang menyertai pilkada tidak dideteksi dan diantasipasi serta dicegah secara dini.

Sementara itu, menurutnya, kondisi ketahanan nasional jelang pilkada secara umum masuk katagori cukup tangguh.

"Kondisi ketahanan nasional jelang Pilkada serentak 27 November 2024 berada dalam kategori cukup tangguh," ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ace memaparkan data hasil pemetaan Bawaslu, BSSN, Bais TNI, dan Polri terkait kerawanan Pilkada 2024.

Dari data itu, kata Ace, masih banyak provinsi kabupaten kota yang berada dalam kerentanan tinggi menjelang Pilkada serentak 2024, khususnya di wilayah Aceh dan empat provinsi di Papua.

"Kondisi ini dapat melahirkan konflik vertikal maupun horisontal di masyarakat," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

Menurut Ace, kegiatan deteksi dan antisipasi dan tindakan pencegahan oleh penyelenggara pemilu dan oleh seluruh pemangku kepentingan adalah sebuah keharusan.

"Agar Pilkada tidak berjalan secara luber dan jurdil tetapi juga melahirkan pemimpin dan kualitas demokrasi yang semakin meningkat," ucapnya. 

Sumber