Gus Ipul Pastikan Bansos dari Kemensos Disalurkan Sesuai Jadwal
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) tidak terpengaruh oleh kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menunda penyaluran bansos hingga selesainya Pilkada 2024.
Saifullah menuturkan, kebijakan itu hanya berlaku pada bansos yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga bansos yang berasal dari Kemensos akan tetap disalurkan.
"Enggak, (penyaluran bansos dari Kemensos) enggak ditunda. Kalau untuk yang APBD ditunda. Kalau APBN, boleh," kata Saifullah saat ditemui di Kantor Kemensos RI, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).
Gus Ipul, sapan akrabnya, mengaku telah berkoordinasi dengan Kemendagri untuk penyaluran bansos tersebut.
Dia memastikan bansos yang dikelola langsung dari Kemensos tidak akan menimbulkan politisasi atau mempengaruhi dukungan dari pihak tertentu.
Pasalnya, penyaluran bansos dari Kemensos akan diserahkan langsung melalui transfer dan tidak bertemu secara langsung dengan penerima.
"Ini kan cash, transfer. Jadi ini langsung, yang dari kita kan langsung," ucapnya.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini juga memastikan penyaluran bansos dari Kemensos bebas dari intrik politik.
"Kalau ada ya pasti disanksi," kata Gus Ipul.
Bantuan yang akan disalurkan yakni triwulan keempat dan akan dikirim melalui Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dan ada lewat PT Pos.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya menegaskan bahwa penyaluran bansos yang ditunda adalah yang bersumber dari APBD yang merupakan bagian dari kewenangan daerah.
Bima menekankan, penundaan ini tidak berlaku untuk program dari kementerian yang pelaksanaannya harus disegerakan.
"Untuk bansos yang bisa disalurkan seperti dari Kementerian Sosial dan bantuan fiskal dari program Kementerian Keuangan untuk penurunan stunting, itu masih bisa dilakukan, karena memang sudah ada jadwalnya. Apalagi sudah diberitakan kepada warga, itu tidak apa-apa, tapi silakan dilaporkan," ujar Bima, Rabu (13/11/2024).
