Hari Antikorupsi Sedunia, Ketua DPR Singgung Intervensi dan Politisasi KPK

Hari Antikorupsi Sedunia, Ketua DPR Singgung Intervensi dan Politisasi KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menyinggung soal politisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui pernyataan resminya pada Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024.

Ia meminta penegakan hukum terkait korupsi berjalan secara adil dan transparan. Menurut Puan, korupsi adalah masalah genting yang harus diberantas dengan benar.

“Pemerintah, melalui KPK, harus memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Politisasi hanya akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan mencederai rasa keadilan masyarakat,” kata dia dalam keterangannya, Senin (9/12/2024).

Puan menekankan bahwa independensi adalah hal yang penting untuk lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi, khususnya KPK selaku lembaga khusus yang menangani kasus korupsi di Indonesia.

"Saya harap tidak ada politisasi dalam proses pemberantasan korupsi, sehingga kepercayaan publik terhadap KPK dapat terus terjaga," ucap Puan.

Ia pun berpesan kepada calon pimpinan KPK yang baru saja terpilih melalui tes uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) DPR untuk mampu memitigasi dan mencegah praktik korupsi secara efektif.

“Pimpinan KPK ke depan harus memiliki visi yang jelas untuk mencegah korupsi sejak dini. Bukan hanya melalui penindakan, tetapi juga dengan memperkuat pencegahan di semua lini," ucapnya. 

Puan berharap agar Hari Antikorupsi Sedunia tidak hanya dijadikan hanya sebagai perayaan atau seremoni semata tanpa tindakan nyata.

Puan mengajak seluruh masyarakat untuk turut aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.

Menurutnya, peran masyarakat sangat penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan melaporkan setiap indikasi korupsi yang ditemukan,

“Secara khusus, saya mengajak generasi muda turut berpartisipasi aktif memerangi korupsi. Sebagai agen perubahan, pemuda punya potensi besar untuk memperjuangkan agar Indonesia bisa bersih dari tindak korupsi,” ungkap mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.

Sumber