Hari HAM, Puan: Dunia Berutang Perdamaian untuk Warga Palestina
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menyinggung soal Palestina dalam pernyataan resminya memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.
Puan menyatakan, Hari HAM adalah refleksi atas pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan, termasuk di Palestina, Ukraina, dan wilayah lain yang berkonflik.
“Hari HAM ini juga harus menjadi refleksi bagi masyarakat global bahwa pelanggaran HAM masih terus terjadi di berbagai belahan dunia. Kita menyaksikan kejahatan kemanusiaan yang merampas hak-hak individu terus digencarkan,” kata Puan, Selasa (10/12/2024).
“Dunia masih memiliki utang perdamaian untuk warga Palestina, Ukraina, dan masyarakat negara-negara yang masih harus menghadapi kelompok berkuasa. Penghentian perang harus segera dilakukan karena masyarakat berhak atas kemerdekaan di tanah airnya sendiri,” ujar dia.
Peringatan Human Rights Day atau Hari HAM Sedunia tahun 2024 mengusung tema "Our Rights, Our Future, Right Now."
Di bawah tema tersebut, kampanye HAM PBB tahun ini berfokus pada bagaimana HAM dijadikan sebagai jalan menuju solusi karena hak asasi manusia memainkan peran penting sebagai kekuatan preventif, protektif, dan transformatif untuk kebaikan, terutama di masa krisis.
Adapun Hari HAM Sedunia tahun ini merupakan peringatan Hari HAM Sedunia yang ke-76, sejak ditetapkannya Deklarasi Universal HAM (DUHAM) oleh Majelis Umum PBB pada 1948.
“Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen kita dalam menciptakan dunia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat bagi semua. Bersama, kita bisa memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dengan hak-haknya yang terpenuhi dan dihormati,” sebut Puan.
Puan juga menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong pemenuhan HAM di Indonesia, termasuk bagi masyarakat yang termarjinalkan di mana selama ini mereka kerap terabaikan.
Ia mengapresiasi dibentuknya Kementerian HAM oleh Presiden Prabowo Subianto yang dianggap sebagai langkah maju.
“Peringatan Hari HAM Internasional harus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa semua individu di negara ini memiliki hak asasi yang sama,” ucap politikus PDI-P itu.
"Menjadi tugas semua pemangku kebijakan untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia memperoleh hak-hak dasarnya sebagai manusia,” kata Puan.
