Hasto Sebut Jokowi Bukan Bagian PDIP, Ganjar: Perlu SK Resmi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bukan lagi bagian dari PDIP. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menilai perlu ada SK resmi partai untuk menyikapi status Jokowi di partai.
"Ya biasanya, di PDI Perjuangan, kalau tidak mengikuti keputusan partai, ya dianggap sudah tidak. Memang PDI Perjuangan perlu memberikan sebuah surat keputusan (SK) resmi, itu aja," kata Ganjar saat diminta tanggapan terkait pernyataan Hasto, di Museum dan Kampung Seni Borobudur Magelang, Sabtu (7/12/2024).
Ganjar mencontohkan sikap PDIP kepada Effendi Simbolon dan Maruarar Sirait atau Ara. Dia kemudian menyinggung sikap Ara yang dinilai gentle karena telah mengembalikan KTA.
"Tapi karena ini (keluarga Jokowi), tidak ada yang mengembalikan dan sebagainya. Menurut saya, partai harus bersikap sesegera mungkin dan ini pernah saya sampaikan dengan (salah satu podcast) waktu itu. Bisa meminta untuk diberhentikan dengan hormat, apa pun beliau (Jokowi) pernah punya jasa sama kita," ujar mantan Gubernur Jateng itu.
Namun, bila itu tidak dilakukan, Ganjar menyebut PDIP juga bisa mengambil keputusan lebih.
"Problemnya kan di terakhir-terakhir ini saja, dulu kan tidak banyak problem sebenarnya. Jadi, kita menghormati, maka dengan hormat, kecuali beliau tidak mau (diberhentikan dengan hormat) dan kita bisa mengambil keputusan lebih dari itu," tuturnya.
Baca berita lengkapnya di sini.
Lihat juga video Bos PPI Sebut Pernyataan ‘Partai Perorangan’ Jokowi Bentuk Serangan
[Gambas Video 20detik]
