Hasto Sindir soal Perpanjangan Jabatan 3 Periode: Respons PDI-P, Jokowi, dan Bahlil
KOMPAS.com - Menanggapi penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto malah melontarkan sindiran tajam terhadap ambisi kekuasaan yang dinilai bertentangan dengan prinsip konstitusi.
Dalam pernyataan videonya, Hasto menyindir upaya perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dan penggunaan aparat penegak hukum untuk intimidasi.
“Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan tiga periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu,” ujar Hasto dalam videonya pada Kamis (26/12/2024).
Hasto lantas menegaskan bahwa posisi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam menjaga demokrasi.
“Maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi,” katanya melanjutkan.
Selain itu, Hasto menyinggung penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis.
“Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis,” ujar Hasto.
Dia menyebutkan bahwa kader PDI-P harus siap menghadapi tantangan besar demi memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum yang adil.
“Maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan,” katanya.
Hasto menegaskan bahwa PDI-P tidak akan menyerah, bahkan sudah menyiapkan skenario terburuk.
“Kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk,” ujarnya.
KOMPAS.COM/Fristin Intan Sulistyowati Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat di Rumahnya Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Selasa (31/2/2024).
Di tengah polemik tersebut, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) membantah tudingan bahwa dia pernah meminta perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode.
Diketahui, Jokowi adalah mantan kader PDI-P yang dua periode menjabat sebagai Presiden RI, yakni periode 2014-2019 dan 2019-2024.
“Ya, ini saya ulang lagi tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau tiga periode kepada siapapun,” kata Jokowi saat berada di Solo, Jawa Tengah, Senin (30/12/2024).
Jokowi lantas menyarankan agar pihak-pihak yang mempertanyakan isu tersebut mengonfirmasi langsung ke Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri atau Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.
“Tanya kan saja ke Ibu Mega atau tanyakan ke Mbak Puan atau tanyakan saja ke partai-partai,” ujar Jokowi.
Dia juga mempertanyakan momen dan bukti terkait klaim tersebut.
“Kapan, di mana, atau siapa yg saya utus gak pernah ada, ya,” katanya, seraya menilai isu tersebut sebagai framing yang tidak baik.
Juru Bicara PDI-P Mohamad Guntur Romli menegaskan bahwa Megawati telah sejak awal menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
“Jokowi tidak perlu membawa-bawa nama Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri yang sejak awal sudah menegaskan penolakan terhadap permintaan tiga periode dan perpanjangan masa jabatan karena bertentangan dengan konstitusi,” ujar Guntur dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/12/2024).
Guntur menyebutkan bahwa wacana tersebut justru muncul dari lingkaran Jokowi, termasuk beberapa ketua umum partai politik dan menteri-menteri di kabinetnya.
Namun, Guntur menilai bahwa Jokowi tidak memberikan teguran kepada mereka, yang menurutnya menunjukkan ketidakjelasan sikap.
“Tidak adanya teguran dan sanksi Jokowi kepada mereka menunjukkan Jokowi merasa nyaman-nyaman saja dengan pernyataan mereka. Masa iya, kita tidak marah pada orang yang menampar dan menjerumuskan kita,” kata Guntur.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa ide terkait penundaan pemilihan presiden (pilpres) berasal darinya saat masih menjabat sebagai Menteri Investasi, bukan dari Jokowi.
“Perintah Bapak, Pak Jokowi menyangkut dengan tiga priode. Saya ingin mengatakan begini ya. Tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya,” kata Bahlil, Selasa.
Bahlil menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah meminta dukungan untuk perpanjangan masa jabatan.
Dia menyebut bahwa usulan penundaan pilpres kala itu didasarkan pada kondisi ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19.
“Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda. Ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain. Jadi enggak ada yang minta tiga periode. Itu omongan saya,” ujar Bahlil.
Untuk diketahui, isu mengenai perpanjangan jabatan tiga periode telah mencuat sejak tahun 2023
Hasto pada 27 Oktober 2023, menyebutkan bahwa sosok yang meminta untuk perpanjangan masa jabatan presiden adalah "Pak Lurah". Tetapi, ia tidak menyebut siapa sosok "Pak Lurah" yang dimaksud.
Hal itu diungkapkan Hasto usai ditanya soal isu Presiden Jokowi meminta jabatan presiden menjadi tiga periode seperti yang pertama kali dinyatakan oleh politikus PDI-P Adian Napitupulu.
Awalnya, Hasto mengaku bahwa ia bertemu dengan menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin yang menyinggung big data terkait perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut Hasto, permintaan itu disuarakan oleh beberapa ketua umum (ketum) partai politik (parpol).
"Saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu (presiden tiga periode), saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan ‘Pak Lurah’," kata Hasto ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta.
