HTS Berkuasa di Suriah, Pemerintah Diminta Waspadai Bibit Radikalisme di Indonesia
JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hubungan Internasional (HI) Universitas Padjadjaran Dina Sulaeman mengatakan, pemerintah perlu mewaspadai potensi munculnya bibit-bibit radikalisme usai pasukan pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS) menduduki Suriah.
Ia menyebutkan, kemenangan pasukan pemberontak HTS di Suriah akan membangkitkan bibit radikalisme karena kelompok-kelompok yang tergabung dalam pemberontakan punya banyak simpatisan di Indonesia.
"Saya melihatnya kayak gitu (muncul bibit-bibit radikalisme). Makanya pemerintah saya pikir perlu cepat tanggap, jangan membiarkan berlarut-larut. Pemerintah harusnya waspada, ya," kata Dina kepada Kompas.com, Sabtu (14/12/2024).
Beberapa kelompok yang dimaksud adalah ISIS, HTS yang sebelumnya bernama Al-Qaeda, dan Free Syrian Army yang memiliki afiliasi dengan Ikhwanul Muslimin.
Dina menuturkan, kemenangan HTS di Suriah bisa saja memberikan inspirasi serupa untuk pendukungnya di Indonesia.
Pasalnya, para simpatisan bisa saja tetap menyetujui apa yang dilakukan oleh HTS, meski pemimpin tertingginya, Mohammed Al Julani, baru-baru ini menyatakan sudah berubah usai keluar dari keanggotaan ISIS di Irak.
Terlebih, tanpa diketahui, donasi kemanusiaan untuk korban perang yang disalurkan masyarakat Indonesia sempat terbukti dialirkan ke Idlib, Suriah, markas utama HTS.
"Contohnya ada lembaga yang waktu itu ditangkap oleh Densus. Itu ternyata mengirimkan donasi orang-orang Indonesia yang dikumpulkan dari rakyat Indonesia ke Idlib. Nah ini juga saya khawatir (suplai) ini juga akan berlanjut," kata Dina.
Padahal, lanjut Dina, melakukan pemberontakan dengan menyebar teror karena alasan menggulingkan pemerintahan diktator, tetap tidak dapat dibenarkan.
Diketahui, kelompok itu melakukan pemberontakan ke pemerintah Suriah yang dinilai diktator.
Kelompok ekstrem ini melakukan aksi pembunuhan secara acak dengan pengeboman di pasar, masjid, hingga sekolah. Sebaliknya, mereka tidak mengetahui pasti afiliasi politik orang-orang yang menjadi korban.
Menurut Dina, ideologi-ideologi yang berisi kekerasan dan menyebar kebencian pada kelompok lain ini akan sangat berbahaya jika berkembang di dalam negeri.
"Tentu bahaya sekali ya, buat kita ya. Karena di kita pun banyak pertentangan politik juga. Padahal pertanyaannya, apakah untuk menggulingkan seorang diktator harus melakukan aksi teror? Harus membenarkan aksi teror? Enggak, ya. Nanti kalau kita nggak setuju sama pemerintah, apakah kita harus menyetujui aksi teror?" kata dia.
Harus sensitif
Lebih lanjut, ia merekomendasikan pemerintah perlu lebih sensitif ketika melihat perkembangan narasi yang mendukung gerakan "jihad" versi kelompok tersebut di Suriah.
Dina bilang, narasi-narasi itu sudah berkembang di media sosial sehingga perlu diawasi lebih ketat.
Kelompok-kelompok yang terafiliasi ini menyebarkan ulang narasi-narasi pemberontakan yang dahulu sempat disebarluaskan ketika awal perang Suriah pada tahun 2012-2017.
"Berarti kan kelihatan bahwa sel-sel ini masih ada, selama ini masih ada. Sekarang ada momentum untuk bangkit lagi menyebarluaskan narasi mereka. Itu pertama, (perlu) pengawasan. Dan kemudian edukasi publik itu penting banget," kata Dina.
Sebelumnya diberitakan, peralihan kekuasaan di Suriah dari rezim Bashar Al-Assad kepada kelompok pemberontak Abu Mohammed Al Julani terjadi pada Minggu (8/12/2024).
Kelompok pemberontak berhasil menguasai dua kota besar Suriah, Aleppo dan Damaskus. Sedangkan Assad diketahui melarikan diri ke Rusia.
Transisi kepemimpinan kini di tangan Julani dengan pemerintahan sementara hingga 1 Maret 2025 sebelum dilakukan pemilihan kepala negara yang baru.
Konflik bersenjata di Suriah turut menyerap perhatian pemerintah. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui KBRI telah melakukan evakuasi warga negara Indonesia dari kota-kota yang bergejolak ke Indonesia.
Pemerintah telah mengevakuasi 37 WNI yang terdiri dari 35 WNI dan 2 staf pendamping KBRI Damaskus. Puluhan orang itu telah tiba di Indonesia yang terbagi dalam tiga penerbangan.
Pasca evakuasi 37 WNI, KBRI Damaskus kembali mencatat sebanyak 97 WNI lainnya turut bersedia dievakuasi. Namun, pola evakuasi selanjutnya akan memperhatikan situasi keamanan di lapangan yang sangat dinamis.
