ICW Nilai Kepala Daerah Dipilih DPRD Tak Jawab Masalah Biaya Politik Mahal
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik wacana kepala daerah dipilih lewat DPRD yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. ICW menilai gagasan itu tidak menjawab akar masalah terkait ongkos politik dalam gelaran pemilu yang menyedot banyak anggaran negara.
"Presiden Prabowo menyarankan uang yang selama ini digelontorkan untuk pemilihan kepala daerah secara langsung dapat disalurkan untuk program-program lain, seperti memberi makan anak-anak atau memperbaiki sekolah. Di satu sisi, memang sama tidak ada yang salah apabila Presiden hendak memprioritaskan anggaran negara untuk kebijakan-kebijakan yang hendak mendorong kesejahteraan masyarakat," kata peneliti ICW Yassar Aulia saat dihubungi, Jumat (13/12/2024).
Pernyataan Prabowo itu disampaikan dalam pidatonya di acara HUT Partai Golkar, Kamis (12/12). Yassar menilai Prabowo seharusnya tidak mengorbankan hak pilih warga yang diatur dalam konstitusi untuk memuluskan kebijakan pemerintahannya yang lain.
"Presiden Prabowo keliru ketika seakan mempertentangkan dua hal yang sebetulnya tidak perlu dipertentangkan. Maksudnya adalah, jika pemerintah hendak sungguh-sungguh membuat kebijakan yang berpihak dengan kebutuhan rakyat kecil, hal tersebut sangat mungkin untuk dilakukan tanpa harus secara gegabah "mengorbankan" hak konstitusional warga untuk memilih secara langsung pemimpin daerah mereka," ujar Yassar.
Menurut Yassar, akar masalah dari mahalnya ongkos politik dalam pesta demokrasi di Indonesia akibat dari maraknya praktik korupsi. Para calon kepala daerah terpaku untuk menggelontorkan uang banyak dengan harapan bisa membeli suara warga.
"ICW berpandangan, akar masalah dari inefisiensi implementasi kebijakan dan maraknya "bocor" anggaran publik adalah karena korupsi. Dapat dibayangkan, selama 10 tahun Joko Widodo memimpin saja, negara telah merugi sekitar Rp 290 triliun akibat kasus korupsi," kata Yassar.
"Dalam konteks biaya politik yang mahal, hal ini juga sebetulnya disebabkan oleh lebih seringnya para kandidat pemilihan untuk menggunakan praktik-praktik korup yang transaksional seperti vote buying dan "mahar politik" agar dapat diusung oleh partai politik," sambungnya.
ICW menilai ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan pemerintahan Prabowo dalam melakukan efisiensi penggunaan anggaran untuk gelaran pemilihan langsung. Salah satunya ialah mendorong disahkan RUU Perampasan Aset untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara yang telah diambil koruptor.
"Presiden dapat dengan segera mendorong koalisi partai pendukungnya di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset yang substansi normanya dapat memungkinkan asset recovery yang lebih optimal dari kasus-kasus korupsi yang merugikan keuangan negara; memajaki secara progresif kelompok ultrakaya melalui wealth tax ketimbang membebankan kelas menengah ke bawah dengan kenaikan PPN 12%; atau, sesederhana dengan merampingkan komposisi kabinetnya yang telah banyak dinilai terlalu gemuk akibat banyaknya pos-pos baru seperti ‘utusan khusus’," tutur Yassar.
Presiden Prabowo Subianto berbicara mengenai perbaikan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ia mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih gubernur lewat DPRD.
Hal itu diungkap Prabowo dalam sambutannya di HUT ke-60 Golkar yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Sentul, Bogor, Kamis (12/12). Prabowo mengaku tertarik dengan pemikiran Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang menyatakan perlu adanya perbaikan sistem demokrasi.
"Saya sangat tertarik pemikiran ketum Golkar, menurut saya hari ini yang paling penting, yang disampaikan Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu, ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama," kata Prabowo.
Prabowo bicara perlunya perbaikan sistem pemilihan. Ia mengatakan sistem Pilkada saat ini terlalu mahal. Ia meminta semua partai politik harus berani mengakui itu.
"Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, yang menang lesu, apalagi yang kalah," ujarnya.
Prabowo mendorong adanya perbaikan sistem Pilkada. Ia lalu menyinggung Ketua DPR Puan Maharani yang hadir dalam acara tersebut. Ia mengajak semua pelaku politik untuk memikirkan banyaknya anggaran habis untuk pelaksanaan Pilkada.
"Tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik, apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan dari partai lain, mari kita berpikir apakah sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari," ujarnya.
Prabowo mencontohkan negara tetangga Malaysia, Singapura, India yang hanya memilih DPRD. Setelah itu, DPRD lah yang memilih gubernur.
"Saya lihat negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah milih gubernur atau bupati," ujar Prabowo.
